Executive Vice President Space and Surveillance, Harald Aaro, menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono membahas kerja sama teknologi guna memperkuat implementasi ekonomi biru di Indonesia, Minggu (28/1/2024). Foto: dok KKP
Jakarta, InfoPublik - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengunjungi Satelit Station - Kongsberg Satellite Service (KSAT) di Tromso Norwegia. Kunjungan itu untuk menjajaki potensi kerja sama teknologi yang akan dipakai untuk memperkuat implementasi program kerja ekonomi biru yang sudah dicanangkan KKP.
"KSAT memiliki kapasitas dan pengalaman dalam hal satelit observasi bumi, pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak untuk pengawasan maritim, serta deteksi kapal untuk memantau aktivitas ilegal di laut," kata Menteri KP Trenggono dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Minggu (28/1/2024).
Menteri KP Trenggono menjelaskan, kemampuan teknologi satelit yang dimiliki KSAT dapat dipakai di berbagai sub-sektor kelautan dan perikanan. Tidak hanya mendeteksi kapal-kapal pelaku praktik ilegal, tapi juga menyediakan layanan pemantauan lingkungan, hingga mampu mengalisis data yang output-nya berupa peringatan dini ancaman polusi laut.
"Satelit itu juga mampu memantau algae bloom dan aquaculture. Jadi kalau teknologi di sini kita sinergikan dengan teknologi yang sudah ada di KKP, tentu hasilnya akan semakin kuat. Itu masih kami jajaki," jelasnya.
Sementara itu, Executive Vice President Space and Surveillance, Harald Aaro, yang menerima langsung kunjungan Menteri Trenggono menjelaskan tentang Stasiun Satelit Kongsberg dan teknologi yang digunakan.
Harald menyebut sedikitnya ada 21 negara yang telah dilayani dengan peruntukan di bidang kelautan dan perikanan meliputi pembangunan satelit nano, stasiun bumi untuk command dan control satelit, pengawasan operasi kapal perikanan, dan oil spill.
"Satelit yang digunakan dapat mendeteksi kapal penangkap ikan yang tidak mengaktifkan AIS dan VMS yang dimiliki, sehingga aktivitas kapal melawan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUUF) bisa terpantau," terangnya.
Sebagai informasi, lima program ekonomi biru yang sudah dicanangkan KKP meluputi perluasan kawasan konservasi laut, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur, pembangunan perikanan budidaya di pesisir, darat, dan laut secara berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.
Implementasi lima program ekonomi biru itu untuk memastikan keberlanjutan ekologi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat dan menambah pemasukan negara.
(*)
