Masyarakat penerima bantuan pangan dari pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi/Foto: Istimewa/NFA
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada Desember 2023 tercatat rendah sebesar 0,41 persen (month to month/mtm) sehingga inflasi 2023 menjadi 2,61 persen (year on year/yoy).
“Pencapaian itu merupakan hasil kerja keras Pemerintah Pusat dan Daerah dan kita perlu melanjutkan tren terjaganya inflasi pada tahun ini” ujar Sekertaris Utama Badan Pangan Nasional (Bappanas/NFA), Sarwo Edhy saat mengikuti High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Pusat (HLM TPIP) 2024 di Jakarta, Senin (29/1/2024).
Dia mengajak seluruh stakeholder terkait khususnya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) pada 2024 untuk menstabilkan harga bahan kebutuhan masyarakat sehingga angka inflasi terus mengalami penurunan.
“Tadi Menko Perekonomian, Pak Airlangga menyampaikan inflasi Indonesia yang mencapai 2,61 persen di 2023 merupakan salah satu yang terendah di dunia. Indonesia disebut hanya kalah dari Jepang, Arab Saudi, Italia dan China. Melihat hasil tahun lalu kami optimis target 2.5 persen 2024 akan tercapai,” ujar Sarwo.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sampai Desember 2023, beras menjadi komoditas volatile (komponen bergejolak) penyumbang inflasi tertinggi secara tahunan sebesar 0,53 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah dalam HLM TPIP telah menyepakati sejumlah langkah strategis agar laju inflasi terkendali dalam sasaran tersebut.
“High Level Meeting TPIP menyepakati beberapa langkah strategis dan konsisten untuk menjaga inflasi di tahun 2024 ini di target angka 2,5 persen plus minus 1 persen,” katanya dalam konferensi pers.
Airlangga menjelaskan, langkah strategis pertama, yaitu melalui kebijakan moneter dan fiskal yang konsisten dalam upaya mendukung pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kedua, mengendalikan inflasi volatile food atau harga bergejolak di bawah 5 persen dengan fokus pada komoditas beras, aneka cabai, dan aneka bawang.
Ketiga, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan Program Bantuan Pangan dan bantuan tunai langsung untuk memitigasi risiko pangan.
(*)
