Jakarta, InfoPublik – Selama satu setengah tahun pandemi COVID-19, terjadi penguatan yang signifikan dalam perilaku dan infrastruktur kesehatan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) - Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Tahun 2021 pada Senin (16/8/2021).
“Penyediaan layanan kesehatan oleh pemerintah maupun swasta juga mengalami peningkatan yang menggembirakan. Layanan kesehatan di banyak daerah bertambah cukup signifikan,” kata Presiden Jokowi.
Lanjutnya, penambahan signifikan baik dalam hal penambahan kapasitas tempat tidur, maupun fasilitas pendukungnya. Selain itu juga kerja keras dan kerja penuh pengabdian dari para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang lain.
Kemudian, Presiden Jokowi juga mengatakan kemandirian industri obat, vaksin, dan alat-alat kesehatan masih menjadi kelemahan serius yang harus dipecahkan.
Tetapi, lanjutnya pandemi telah mempercepat pengembangan industri farmasi dalam negeri, termasuk pengembangan vaksin merah-putih, dan juga oksigen untuk kesehatan.
“Ketersediaan dan keterjangkauan harga obat akan terus kita jamin, dan tidak ada toleransi sedikit pun terhadap siapa pun yang mempermainkan misi kemanusiaan dan kebangsaan ini,” kata Presiden Jokowi.
Memperkuat pernyataan Presiden, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Brian Sri Prahastuti, menuturkan pandemi COVID-19 yang berkepanjangan membuat Indonesia dipaksa untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kapasitas layanan kesehatan.
Pandemi juga memaksa semua pihak bisa bertindak cepat menambah Bed Occupancy Rate (BOR) dan Intensive Care Unit (ICU) (ketika dibutuhkan-red), mobilisasi, pendayagunaan dan rekruitmen tenaga kesehatan, pemenuhan kebutuhan obat dan alkes, penguatan sistem informasi.
"Semua itu adalah komponen dari Sistem Kesehatan Nasional. Terbukti kita mampu, mungkin belum maksimal tapi perbaikan dilakukan dengan cepat termasuk respon cepat global diplomasi untuk mendapatkan vaksin sebagai upaya mempercepat, upaya memutus mata rantai penularan, dan menurunkan case fatality rate," tuturnya.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Brian Sri Prihastuti menambahkan bahwa di tingkat global secara bilateral maupun multilateral untuk mendapatkan vaksin sejumlah yang dibutuhkan dalam mencapai kekebalan komunal atau herd immunity.
“Indonesia juga memperjuangkan di tingkat global akses vaksin yang adil untuk negaranegara berkembang melalui berbagai mekanisme kerja sama,” katanya.
