Jakarta – Satu bulan penuh telah berlalu sejak Indonesia mengemban amanah sebagai Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB). Selama kurun waktu tersebut, Indonesia telah menorehkan berbagai capaian terkait upaya pemeliharaan perdamaian dunia. Suatu tanggung jawab yang selaras dengan amanah UUD 1945 untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Bagi Indonesia, konsep perdamaian lebih luas dari sekedar ketiadaan perang, namun juga mencakup aspek pembangunan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, perlindungan Hak Asasi Manusia dan demokrasi. “Perdamaian tidaklah datang dengan sendirinya, namun harus diperjuangkan, dibina dan dipertahankan," demikian ditegaskan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat mengawali Presidensi DK PBB Indonesia melalui pembukaan Pameran Foto bertema “Menebar Benih Perdamaian" (Investing in Peace) di Markas Besar PBB, New York.
Tema besar “Menabur Benih Perdamaian" (Investing in Peace) yang diangkat Indonesia bagi Presidensi ini merupakan esensi dari kepemimpinan intelektual (intellectial leadership) Indonesiaselama pelaksanaan Presidensi. Melalui serangkaian kegiatan utama (signature events) yang Indonesia selenggarakan dan pimpin di DK PBB sepanjang bulan Mei 2019, Indonesia telah tandaskan bahwa perdamaian bersifat multidimensional dan harus diupayakan secara menyeluruh.
Selaras dengan prinsip tersebut, Menlu Retno selanjutnya telah memimpin Sidang Terbuka DK PBB mengenai Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB (MPP PBB). Sidang terbuka bertajuk Investing in Peace: Improving Safety and Performance of UN Peacekeeping ini berlangsung pada tanggal 7 Mei 2019, dan dihadiri oleh Sekjen PBB, Antonio Guterres, serta 60 negara anggota PBB. Sidang menghasilkan Presidential Statement sebagai dokumen pertama DK PBB mengenai penguatan pelatihan dan peningkatan kapasitas MPP PBB.
Menlu Retno juga telah memimpin Sidang Terbuka mengenai Perlindungan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata pada tanggal 23 Mei 2019. Pertemuan merupakan wujud nyata komitmen Indonesia untuk mendukung pemajuan HAM dan hukum humaniter internasional di dunia. Sidang tersebut juga memperingati 20 tahun dimulainya pembahasan perlindungan penduduk sipil oleh Dewan Keamanan PBB, serta 70 tahun Konvensi Jenewa mengenai hukum humaniter internasional.
Tak kalah penting, selama Presidensi, Indonesia mengukuhkan komitmen dukungan Indonesia yang tulus bagi perjuangan rakyat Palestina. Indonesia terus memastikan bahwa isu Palestina tetap menjadi perhatian DK PBB, dan mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.
Karenanya, Indonesia telah menyelenggarakan diskusi informal dalam format Arria Formulamengenai pembangunan pemukiman illegal Israel di wilayah Palestina, pada tanggal 9 Mei 2019. Menlu RI juga telah secara langsung memimpin sidang DK PBB dalam format briefing mengenai situasi di Timur Tengah, pada tanggal 22 Mei 2019.
“Lingkaran kekerasan harus berhenti", demikian ditegaskan Menlu Retno pada kesempatan tersebut. “Proses perdamaian yang kredibel harus dilanjutkan, dengan berdasarkan pada solusi dua negara".
Yang juga layak dicatat adalah keberhasilan Indonesia menghadirkan nuansa Indonesia yang kentaldalam tata persidangan Dewan Keamanan PBB. Berbagai motif dan corak Batik telah mewarnai berbagai persidangan DK PBB sepanjang bulan. Selanjutnya, menandai akhir Presidensinya, Indonesia juga telah menggelar resepsi diplomatik pada tanggal 30 Mei 2019 dengan menyuguhkan penampilan Tari Saman Gayo Aceh. Resepsi tersebut sekaligus dimanfaatkan untuk menggalang dukungan internasional bagi pencalonan keanggotaan Indonesia untuk Dewan HAM periode 2020-2022.
Di samping berbagai pencapaian yang bersifat signature events tersebut, Indonesia juga telah menahkodai pembahasan berbagai persidangan reguler DK PBB. Antara lain, sepanjang bulan Mei 2019, Indonesia telah memfasilitasi pengesahan empat resolusi DK PBB (mengenai UNISFA/Sudan Selatan, UNAMI/Irak, AMISOM/Somalia, dan perpanjangan resolusi mengenai Sanksi Sudan Selatan). Indonesia juga telah berhasil mengeluarkan 3 (tiga) Press Statement mengenai perkembangan terkini di UNAMID (Darfur, Sudan), MINUSMA (Mali), dan peranan negara-negara di kawasan Sahel, Afrika Utara, dalam mendukung stabilitas kawasan melalui G5 Sahel Joint Force.
Semuanya ini mencerminkan pelaksanaan Presidensi DK PBB Indonesia secara terencana, sistematis, dan terarah, yang didasarkan pada kepentingan nasional Indonesia sekaligus membawa dampak nyata bagi masyarakat dunia.
Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2019, Indonesia telah mengalihkan Presidensi Dewan Keamanan PBB kepada Kuwait. Indonesia berkomitmen untuk terus berkontribusi secara konstruktif bagi Dewan Keamanan PBB, dan menjadi mitra sejati dunia bagi terciptanya perdamaian dan keamanan internasional.
