Sosialisasi Perlinsos yang dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan di Pendopo Sabha Swagata, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (23/1/2026). (Foto: Kompub Kemkomdigi/Taufik)
Banyuwangi, InfoPublik — Matahari bersinar terik di langit Glagah ketika Astuti duduk di ruang sempit yang dipenuhi tumpukan berkas. Senyumnya merekah di hadapan layar komputer yang menampilkan deretan data. Bagi Astuti, data itu bukan sekadar angka, tetapi cerita tentang perjuangan keluarga yang ia dampingi.
Sebagai Koordinator Tim Kecamatan (Katimcam) Glagah, Astuti telah lebih dari satu dekade mendampingi ribuan keluarga penerima bantuan sosial. Namun, baru kali ini ia merasakan kepastian dalam bekerja: data yang jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. “Alhamdulillah, bagi kami yang setiap hari berkecimpung di masyarakat, ini sangat membantu,” ucap Astuti saat diwawancarai InfoPublik.id, di Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (24/1/2026).
Astuti merujuk pada sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital nasional dari Kementerian Sosial yang mengintegrasikan data kependudukan, aset, kondisi rumah, hingga rekam kesejahteraan keluarga. Sistem ini memudahkan verifikasi penerima bansos secara adil dan akurat. “Dulu banyak warga mengaku tidak punya apa-apa, padahal punya sawah atau mobil. Sekarang dengan sistem ini, semua terlihat,” tuturnya.
Pendamping seperti Astuti dulunya sering mengalami dilema moral. Ia menyadari ada ketimpangan, tetapi tak bisa berbuat banyak karena keterbatasan data manual. Kini, sistem digital memberikan ruang koreksi yang lebih adil. “Kami tinggal koordinasi dengan operator desa. Semua sudah ada datanya,” ujarnya.
Kendala literasi digital pun mulai teratasi dengan kehadiran agen sosial dari berbagai unsur pendamping PKH, TKSK, kader kelurahan dan desa yang menjadi jembatan antara teknologi dan masyarakat. “Mereka itu ujung tombak. Kalau warga kesulitan, mereka bisa bantu. Dan masyarakat percaya karena agen-agen itu berasal dari lingkungan sendiri,” tambahnya.
Tak hanya di balik meja, Astuti juga tetap aktif turun ke lapangan. Ia mengunjungi rumah-rumah warga, memverifikasi langsung kondisi mereka, sekaligus memberi edukasi seputar sistem baru ini. “Kami harus hadir, karena sebagian besar warga masih belum terbiasa dengan proses digital. Pendampingan ini penting agar tidak ada yang tertinggal,” tegasnya.
Perlinsos Hadirkan Keadilan Sosial di Akar Rumput
Di Kecamatan Singojuruh, Moh. In’am Latif, Kepala Desa Padang, juga tengah menyiapkan laporan digital bansos. Baginya, sistem baru ini adalah langkah besar menuju keadilan sosial. “Dulu pendataan pakai rasa. Sekarang tidak bisa begitu. Semua berdasarkan data dan bukti,” jelas In’am. Ia menyebut sistem ini sebagai penanda berakhirnya era subjektivitas dalam distribusi bantuan.
Ia mencontohkan adanya warga dengan rumah tak layak, tetapi sempat ditolak bantuannya karena memiliki aset tersembunyi yang terdeteksi sistem. “Itu mungkin menyakitkan, tapi itulah keadilan. Kami tidak bisa terus-terusan mengandalkan rasa kasihan,” katanya.
Di desanya, setiap proses kini berjalan lebih cepat dan tertib. Ketika penerima meninggal atau pindah, bantuan langsung dikoreksi. Ketelitian ini membuat masyarakat lebih percaya kepada aparatur desa. “Transparan. Masyarakat bisa lihat sendiri alasannya kenapa dapat atau tidak,” ujarnya. Bahkan beberapa warga yang sebelumnya merasa tersisih, kini paham dan menerima keputusan tersebut karena dasar datanya kuat.
In’am juga melihat sisi edukatif dari Perlinsos. Masyarakat belajar untuk jujur, dan aparat desa menjadi lebih dihargai karena bekerja berdasarkan data, bukan kedekatan. “Dulu masyarakat curiga. Sekarang, mereka tahu alasannya. Itu membangun kepercayaan,” tegasnya.
Ia membagikan cerita tentang dua janda yang akhirnya masuk daftar PKH setelah sebelumnya terlewat. “Mereka menangis waktu tahu akhirnya dapat bantuan. Mereka merasa diakui. Bagi saya, momen seperti itu tak ternilai,” ujarnya.
Banyuwangi Jadi Laboratorium Sosial Digital Nasional
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyebut Perlinsos sebagai momentum besar untuk reformasi keadilan sosial. Penunjukan Banyuwangi sebagai pilot project nasional menjadi kehormatan sekaligus tantangan. “Tantangannya bukan di teknologi, tapi di penerimaan sosial. Mengubah pola pikir butuh kerja bersama,” ucapnya dalam sosialisasi Perlinsos di Pendopo Sabha Swagata, Jumat (23/1/2026).
Ipuk menekankan bahwa program ini bukan semata soal penyaluran dana, tetapi juga pendidikan kemandirian. Program pendukung seperti Warung Naik Kelas (WENA), bedah rumah, dan pendidikan anak miskin dirancang untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.“Perlinsos memastikan bantuan tepat sasaran, sementara program pemberdayaan membantu mereka bangkit,” jelasnya.
Banyuwangi juga memperkuat sinergi antar-lembaga melalui forum koordinasi berkala antarpendamping dan lembaga. Ini membuat eksekusi di lapangan lebih konsisten dan minim gesekan antarwilayah.
Keberhasilan program ini juga ditopang oleh peran kader Dasa Wisma, pendamping PKH, TKSK, dan aparat desa. “Mereka yang membuat data di lapangan jadi hidup dan bermakna,” tutup Ipuk.
Dengan sistem yang berbasis bukti dan transparansi, Banyuwangi perlahan namun pasti membangun keadilan sosial dari tingkat desa. Perlinsos menjadi bukan sekadar alat bantu administratif, melainkan simbol perubahan cara kerja pemerintahan yang lebih akuntabel dan berpihak pada rakyat kecil.
