Menhub Budi Karya Sumadi ketika berbicara mengenai Inaportnet dalam seminar Capaian Digitalisasi Transportasi Laut untuk Logistik Indonesia. Foto: Kemenhub
Jakarta, InfoPublik - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, penguatan sistem logistik nasional yang efisien dan kompetitif perlu diwujudkan bersama. Hal itu sesuai arahan Presiden RI melalui Inpres 5 tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.
"Oleh karenanya, peningkatan layanan logistik transportasi laut melalui aplikasi layanan kapal dan barang berbasis online atau Inaportnet, perlu didorong dan dioptimalkan," ujarnya sebagaimana dikutip InfoPublik pada Rabu (17/7/2024).
Menurut Menhub, sistem digital menjadi satu terobosan. Oleh karenanya pihaknya terus melakukan peningkatan, bahkan ke depannya, akan ada satu portal yang bisa mengakses ke seluruh Kementerian Perhubungan.
"Ini sejalan dengan arahan Presiden RI bahwa aplikasi di seluruh kementerian dan pemerintah daerah tidak usah terlalu banyak, karena akan membuat masyarakat semakin susah," tuturnya.
Dalam layanan logistik transportasi laut, Kementerian Perhubungan menggunakan aplikasi Inaportnet yang menghadirkan transparansi lebih terukur dalam pelayanan di pelabuhan.
Inaportnet merupakan bagian dari Indonesia National Single Window (INSW) yang merupakan upaya Pemerintah Indonesia dalam memperlancar kapal masuk pelabuhan, kegiatan bongkar muat, serta kapal meninggalkan pelabuhan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap lamanya kontainer berada di pelabuhan.
Inaportnet sudah menjangkau 264 UPT pelabuhan laut dan telah terintegrasi dengan aplikasi perizinan lainnya melalui Lembaga Nasional Single Window (LNSW), khususnya pada 46 pelabuhan.
"Kami terus berkolaborasi antar kementerian dan lembaga untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan, baik pada pelayanan dan perizinan kapal, maupun pada sistem kontrol distribusi pemanfaatan sumber daya energi dan mineral dari hulu ke hilir. Dengan integrasi dan kolaborasi ini, khususnya pada pengangkutan hilir di sektor minerba, terbukti turut menyumbang peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada sektor kepelabuhanan," papar Menhub.
Dirinya menilai, implementasi NLE di Indonesia menjadi semakin penting jika dikaitkan dengan hasil Sidang Facilitation Committee ke-47 pada International Maritime Organization (IMO) 2023 lalu.
Hasil sidang tersebut telah mengadopsi amandemen terhadap Convention on Facilitation of International Maritime Traffic atau yang disebut sebagai FAL Convention, di mana semua negara anggota IMO wajib menerapkan Maritime Single Window mulai 1 Januari 2024.
Penggunaan aplikasi Inaportnet sebagai bagian dari National Single Window dan NLE juga telah menarik perhatian sejumlah negara anggota IMO untuk melakukan studi banding ke Indonesia. Hal ini terjadi setelah Kemenhub bersama LNSW mempresentasikan sistem tersebut di depan Sidang Facilitation Committee di IMO London.
"Saya berharap kepada semua lini kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan di pelabuhan agar tetap optimis terhadap perbaikan pelayanan, dan dinamis dalam menghadapi tantangan global agar kita selalu siap untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi," tutup Menhub. (*)
