Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Ulumbu yang berlokasi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. (Foto: PLN)
Jakarta, InfoPublik - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, menyatakan ada dua proyek utama yang akan dikerjakan dalam skema Just Energy Transitions Partnership (JETP) atau Kemitraan Transisi Energi yang Adil. Menurut Arifin, proyek pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 di Jawa Barat akan menjadi prioritas, dan dilanjutkan pembangunan jaringan transmisi kelistrikan Jawa-Sumatera. "Kami targetkan yang (pensiun dini) PLTU Cirebon-1 dulu nih, habis itu masuk ke transmisi," kata Arifin melalui keterangan tertulisnya, Selasa (21/11/2023). Terkait transmisi listrik Jawa-Sumatera, ungkap Arifin, proyek tersebut penting dilakukan untuk menghubungkan penyaluran listrik kedua pulau tersebut, karena Pulau Jawa mengalami kelebihan pasokan listrik. "Misalnya, (listrik dikirim ke) Sumatera Selatan (hingga ke) Sumatera Utara. Jawa kan kelebihan, kita kirim ke Sumatera Selatan. Sumatera Selatan kelebihan, kirim ke atas (Sumatra Utara)," ujarnya. Menurut Arifin, kerja sama JETP merupakan salah satu upaya Indonesia untuk mempercepat transisi energi. "Sesuai target ENDC (enhanced nationally determined contribution) dan target kita mencapai NZE (net zero emission) atau nol emisi karbon pada 2060," katanya. Selain itu, paparnya, JETP diharapkan dapat mengatalisasi investasi dan dukungan yang jauh lebih besar ke depan, khususnya, dapat memprioritaskan dukungan dan investasi bagi fondasi dari transisi energi itu sendiri, yaitu pengembangan dan penguatan jaringan transmisi. "Tanpa transmisi, tidak ada transisi. Selain itu, kerja sama teknis dan pendanaan dibutuhkan untuk dapat mempercepat upaya pelaksanaan proyek prioritas yang sudah diidentifikasi dalam dokumen CIPP (comprehensive investment and policy plan) dalam semua area investasi," kata Arifin. Kesepakatan JETP terjalin antara Indonesia dengan negara-negara maju yang tergabung dalam International Partners Group (IPG), dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang dan beranggotakan Denmark, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Norwegia, Prancis, dan Uni Eropa. Komitmen pendanaan yang disepakati dalam pernyataan bersama awalnya bernilai 20 miliar dolar AS, namun kini dengan berbagai penambahan telah mencapai 21,6 miliar dolar AS, dengan 11,6 miliar dolar AS bersumber dari dana publik negara-negara IPG. Sedangkan, 10 miliar dolar AS akan berasal dari bank-bank internasional yang bergabung dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) Working Group. Dokumen CIPP merumuskan skenario dekarbonisasi yang telah mencantumkan target kondisional bersama emisi gas rumah kaca bagi sektor ketenagalistrikan on-grid sebesar 250 juta ton CO2 dengan porsi energi terbarukan mencapai 44 persen di tahun 2030. (*)
