Jakarta, 24/09/2020 Kemenkeu - Masalah logistik nasional merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan daya kompetisi perekonomian Indonesia dan upaya memperbaiki merupakan kerjasama dari semua instansi atau institusi.
Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden mengenai program untuk perbaikan National Logistic Ecosystem (NLE) dengan Menko Perekonomian dan Menko Marinves dan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait untuk ikut memperbaiki sistem logistik nasional Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Bersama Ekosistem Logistik Nasional atau National Logistic Ecosystem (NLE) dengan narasumber lainnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonommian), Sekretaris Kabinet (Setkab), Menteri Perhubungan (Menhub), Menteri Perdagangan (Mendag), Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian (Mentan), Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Kepala BKPM) secara video conference pada Kamis (24/09).
“Biaya logistik kita dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, terutama di ASEAN dan negara tetangga terdekat itu masih dianggap lebih tinggi dan ini menyebabkan perekonomian Indonesia perlu terus untuk memperbaiki daya kompetisinya. Kita mengeluarkan lebih dari 23,5% dari PDB kita untuk biaya logistik, dan performance dari logistik kita dalam Ease of Doing Business (kemudahan berbisnis) kita mengenai berapa jumlah hari, jumlah jam atau waktu untuk menyelesaikan proses logistik itu belum menunjukkan suatu perbaikan yang signifikan. Oleh karena itu, upaya untuk melakukan reformasi di bidang logistik nasional menjadi keharusan,” tegas Menkeu.
Pembentukan NLE ini diharapkan bisa menurunkan biaya logistik yang sekarang adalah 23,5% dari PDB, menjadi 17%. Penurunan sekitar 5 sampai 6% ini terutama akan dikontribusikan dari seluruh proses hulu hingga hilir terutama dalam menghubungkan sektor-sektor transportasi dan mensimplifikasi proses, menghilangkan repetisi dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha.
“Reformasi ini kita harapkan sektor logistik akan makin meningkat, tidak hanya dari sisi efisiensi tapi juga dari sisi kontribusinya dalam meningkatkan daya kompetisi seluruh perekonomian nasional dan dengan adanya standar pelayanan dan transparansi akan terjadi persaingan yang sehat,” harap Menkeu.
Meskipun pemerintah sudah merintis dengan adanya National Single Window (NSW) yang menghubungkan beberapa dari kementerian dan lembaga, namun belum sampai membentuk sebuah sistem ekosistem yang bisa mempermudah dalam transaksinya dengan para pelaku usaha. NSW lebih di antara para Lembaga atau Kementerian di lingkungan pemerintahan atau government to government (G2G) namun hubungannya dengan para pelaku usaha, importir, eksportir dan pelaku dari logistik itu belum terhubung secara baik sehingga harus berkali-kali mengumpulkan (submission) dan proses untuk berhubungan dengan masing-masing G2G maupun di antara para pelaku usaha sendiri sehingga repetitif.
“Dengan NLE nanti diharapkan akan ada semacam kemudahan dan clarity atau kejelasan di dalam seluruh proses dimana dokumen dan proses itu bisa di-share (dibagi) meskipun ini bukan suatu integrasi tapi kolaborasi yang akan sangat-sangat mempermudah dan menyederhanakan," jelasnya.
Proses bisnis penataan ekosistem logistik ini akan dirapikan dan disederhanakan melalui single submission (sekali input data) dan layanan pelabuhan serta perizinan yang masuk di dalam NSW.
"Satu single submission system ini pasti akan sangat mempermudah bagi para pelaku usaha,” tutup Menkeu.
Menkeu berterima kasih kepada Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri KKP, BKPM dan Badan Pengelola Batam serta Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya yang akan masuk platform dan melakukan perubahan di dalam bisnis prosesnya. (ip/hpy/nr)
