Mendagri Tito Karnavian (paling kanan memegang mic) dalam Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta (foto: Bismo Agung/KPM Kemkomdigi)
Jakarta, InfoPublik – Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus memperkuat dukungan tambahan anggaran, pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil), serta pemulihan pemerintahan daerah pascabencana di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).
“Tentang anggaran belanja tidak terduga untuk 52 kabupaten, kota, dan provinsi, dari Bapak Presiden sebagai tambahan sebanyak Rp268 miliar. Kami sudah menerima semua oleh tiga provinsi, masing-masing Rp20 miliar, kemudian Rp4 miliar untuk 52 kabupaten dan kota, dan sudah digunakan sesuai arahan yang sudah kami sampaikan,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dalam Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Tito menyampaikan apresiasi atas respons cepat pemerintah pusat dalam mendukung penanganan bencana. “Sudah, kita ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden, Bapak Mensesneg, Bapak Menko, dan Menteri Keuangan yang bergerak sangat cepat,” katanya.
Selain dukungan dari pemerintah pusat, Tito menegaskan bantuan juga datang dari berbagai daerah di luar wilayah terdampak. “Dari daerah-daerah juga langsung mengirimkan sejumlah dukungan anggaran, ada juga berupa barang. Terima kasih banyak kepada Kalimantan Timur Rp7,5 miliar, kemudian dari Jawa Barat Rp7 miliar, Sulawesi Utara Rp1,5 miliar, Kalimantan Utara Rp1 miliar, Sulawesi Selatan Rp4 miliar, Jawa Tengah Rp1,3 miliar, Jawa Timur Rp5 miliar,” ujarnya.
Ia menambahkan, dukungan juga berasal dari daerah lain seperti Sumatra Selatan, DKI Jakarta, Maluku Utara, Bengkulu, Gorontalo, serta asosiasi pemerintah kabupaten. “Ditambah dengan asosiasi pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Lahat turun langsung ke sana lebih kurang Rp5 miliar, jadi lebih kurang Rp48 miliar,” kata Tito.
Dalam aspek pelayanan publik, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mengerahkan sembilan tim Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke tiga provinsi terdampak sejak 10 Desember 2025. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pengurusan dokumen kependudukan masyarakat yang hilang atau rusak akibat bencana, seperti KTP dan akta kelahiran, tanpa dipungut biaya.
Tito juga menyampaikan rencana groundbreaking pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak yang akan dilaksanakan oleh tiga menteri. Program ini merupakan inisiatif lintas kementerian yang didukung sejumlah yayasan, dengan total rencana pembangunan sebanyak 2.600 unit rumah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Di bidang logistik, pemerintah mempercepat pengeluaran bantuan dari kawasan ekonomi khusus untuk kepentingan penanganan bencana. Pada tahap pertama, sebanyak 106.000 unit bantuan disalurkan, disusul 100.000 unit pada tahap kedua untuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Sementara itu, terkait kerusakan kantor pemerintahan desa, Tito menyebutkan terdapat ratusan kantor desa mengalami kerusakan ringan serta puluhan lainnya rusak berat di tiga provinsi terdampak. Untuk kerusakan ringan akan disesuaikan dengan kemampuan daerah, sementara kerusakan berat akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
Ia menutup dengan mengapresiasi sinergi seluruh pihak dalam penanganan bencana. “Kami ucapkan terima kasih banyak atas kekompakan semua pemda beserta unsur Forkopimda serta semua pihak yang telah bergerak sehingga bekerja dengan sangat cepat dan kita lihat sudah banyak hasilnya,” tuturnya.
