KOTA BANDUNG – Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Toko Tani Indonesia atau PUPM TTI bentukan Kementerian Pertanian RI akan hadir di Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat menyambangi Kota Bandung. TTI kelak akan menjadi rujukan atau patokan harga kebutuhan pokok masyarakat, seperti beras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit dan lainnya. Masyarakat dapat secara langsung membeli berbagai kebutuhan pangannya di toko ini dengan harga yang lebih murah atau terjangkau karena barangnya langsung dikirim dari produsen. Menteri Amran Sulaiman mengatakan, dibuatnya TTI ini juga sebagai upaya pihaknya dalam memutus mata rantai distribusi atau penyaluran pangan. Untuk itu, nantinya harga yang berlaku di pasaran akan lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat. "Kita berusaha mengubah struktur pasar yang selama ini terbentuk. Dimana sebelumnya panjang, ada sembilan titik, hari ini cuma tiga titik. Hasilnya seperti yang kita saksikan, selama ini harga bawang yang di kota itu sampai Rp 40.000 tapi kita bisa jual Rp 22.000 dan ini kita akan lanjutkan tidak hanya hari ini saja," kata Amran usai acara. "Kita bangun Toko Tani Indonesia sebanyak 1.000 gerai di seluruh Indonesia dan semua toko ini menjual pangan berkualitas khususnya beras, bawang, cabai, dan seterusnya termasuk nanti daging juga dengan harga yang terjangkau," tambah Amran. Amran pun berharap dengan adanya TTI ini semua pihak akan bisa diuntungkan, baik petani, pengusaha, dan masyarakat sebagai konsumen, sehingga nantinya diharapkan tidak akan ada lagi Operasi Pasar karena TTI juga akan berfungsi sebagai pihak yang akan menstabilkan harga. "Ini bukan hanya menjelang Ramahan saja, tapi seterusnya - selesai Ramadhan akan kita lakukan. Karena kita harap nanti ke depan, dua tahun, tiga tahun atau sepuluh tahun ke depan nggak ada lagi cerita operasi pasar karena ada Toko Tani yang menstabilkan harga. Kemudian petaninya juga akan merasa diuntungkan karena ada harga yang menguntungkan," tutur Amran. Gubernur Ahmad Heryawan menyambut baik atas inisiasi program dari Kementerian Pertanian ini, karena menurutnya selama ini dalam ketersediaan pangan masalah yang muncul bukan pada suplai atau permintaannya namun dalam penyaluran atau distribusinya. "Oleh karena itu kita sambut baik program Kementerian Pertanian yang memangkas rantai pasok, suplai chance-nya dipangkas yang asalnya sembilan tangan sekarang menjadi tiga. Dampaknya pasti akan lebih murah," ungkap Aher. Menurut Aher ada dua manfaat yang bisa didapat dengan memberlakukan program tersebut. Pertama, harga pangan di tingkat petani bisa dinaikan dan kedua, akan ada keuntungan di tingkat konsumen karena harga bisa diturunkan dengan distribusi yang memadai. "Jadi konsumen bisa tersenyum karena harganya murah dan petani pun bisa tersenyum karena harganya lebih mahal. Itulah makna yang bisa kita ambil dari pesan Pak Presiden, yaitu bangun kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Pangannya berdaulat artinya ada, tersedia dan terjangkau, petaninya pun bahagia dan sejahtera," papar Aher. Sementara itu, menurut Edhy Prabowo – Ketua Komisi IV DPR RI yang membawahi bidang pertanian menuturkan bahwa TTI ini merupakan upaya aktif pemerintah dalam mendekatkan produsen ke konsumen atau masyarakat. Selain itu, Edhy pun menambahkan bahwa hal ini merupakan sebuah terobosan dalam menjaga ketahanan dan stabilitas harga pangan nasional. “Program ini harus kita jaga bersama-sama, saya pikir tidak hanya oleh menteri, gubernur. Tapi semua lapisan masyarakat – termasuk teman-teman media untuk membantu menyelaraskan dan mengoptimalkan hal ini,” tutur Edhy. Edhy menambahkan tak menjadi soal apabila Kementerian Pertanian mengurusi masalah perdagangan dan distribusi, karena hal tersebut merupakan bagian dari upaya Kementan dalam mempertahankan ketersediaan pangan di Indonesia. “Saya pikir tidak perlu khawatir, karena sebagai menteri yang membawahi produksi pangan di Indonesia – Kementan punya kewajiban juga untuk mengamankan, karena beliau (Menteri Pertanian) memerintahkan petani-petani kita untuk berproduksi tapi ketika sudah bekerja hasilnya tidak optimal, tidak bisa dijual dengan baik. Ya tugas beliau juga. Makanya terpaksa harus dilakukan!” pungkas Edhy. Di Jawa Barat sendiri akan ada 144 TTI yang tersebar di 22 kabupaten/kota. Anggaran yang dibutuhkan untuk membangun satu TTI mencapai Rp 200 juta. Biaya ini untuk infrastruktur atau fisik, termasuk biaya modal. (HUMAS JABAR)
