Percepatan pembangunan di provinsi-provinsi kepulauan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, upaya-upaya memangkas kendala dasar pembangunan daerah kepulauan terus dilakukan. Di antaranya mendukung disahkannya UU Daerah Kepulauan dan terus mendorong terbitnya RPP dengan kewenangan provinsi di laut.
Demikian di antara pembahasan-pembahasan yang muncul dalam Focus Group Discussion Perumusan Agenda Konferensi Pemerintah Daerah Kepulauan yang diselenggarakan di Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan, di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (19/1). Gubernur dan Wakil Gubernur serta perwakilan dari delapan Provinsi Kepulauan hadir dalam FGD tersebut.
Kepri, sebagai Ketua BKS Provinsi Kepulauan langsung dipimpin Sekdaprov H TS Arif Fadillah. Arif didampingi sejumlah kepala OPD di antara Kapala Barenlitbang Naharuddin, Asisten Administrasi Umum Muhammad Hasbi, Kadis Pariwisata Buralimar, Kadis Keluatan dan Perikanana Edy Sofyan, Kadis ESDM Amjon, Kadis Perhubungan Jumhur Ismail, Karo Pembangunan Aries Fhariandi, Karo Pemerintahan Haryono dan Karo Humas Protokol Penghubung Nilwan.
Hadir pada kesempatan itu Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan, Wagub Nusa Tenggara Barat H Muhammad Amin, Wagub Maluku Zeth Sahuburua, Wagub Maluku Utara H Muhammad Natsir Thaib, perwakilan dari Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara.
Di penghujung Januari ini, direncanakan diselenggarakan Konferensi Daerah Kepulauan di Batam. Selain delapan Provinsi Kepulauan, konferensi ini juga akan dihadiri DPR RI, DPD RI, Menko Maritim, Menteri Dalam Negeri dan kementerian lembaga lainnya.
Sekda Arif dalam pengantarnya mengatakan selama ini pemerintah selama ini melaksanakan pembangunan berdasarkan pendekatan kontinental sehingga daerah (provinsi) kepulauan mengalami ketertinggalan multidimensi dalam pembangunana akibat perlakuan yang sama dengan daerah-daerah kontinental. Karena pihaknya berharap ke depan luasnya laut harus diperhitungkan.
“Nawacita Presiden mendukung untuk itu yaitu memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Juga Nawacita ketiga yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka negara kesatuan,” kata Arif.
Gubernur Babel Erzaldi mengatakan BKS Provinsi Kepulauan harus memanfaatkan momentum agar cita-cita bersama untuk menyejahterakan masyarakat kepulauan semakin cepat terwujud.
Wagub NTB Muhammad Amin mengatakan, UU Daerah Kepulauan akan membuat kesenjangan teratasi. Apalagi Presiden Jokowi ingin menjadikan negeri ini sebagai poros maritim dunia.
Wagub Maluku Zeth mengatakan negeri ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Laut yang besar itu bukan laut yang kosong tapi laut yang punya potensi. Potensi itu yang harus dimanfaatkan untuk semakin menyejahterakan rakyat.
Sementara Wagub Maluku Utara Matshir Thaib mengatakan semangat provinsi Kepulauan adalah ingin memberi kontribusi pada NKRI. Dia mengatakan tingkat kerawanan di laut-laut rawan dan hampir ada di semua daerah provinsi kepulauan.
“Kebijakan Presiden dengan Tol Laut itu membangun kekompakan provinsi Kepulauan. Pada tahun 2022 pendapatan negara diambil pariwisata. Inti yang terkenal adalah wisata bahari. Kita memberikan sumbangan besar ke negara,” kata Natshir
Pada acara yang dimoderatori Kepala Barenlitbang Kepri Naharuddin ini semua provinsi menyampaikan masukkannya. Konferensi yang direncanakan dilaksanakan di SwissBell Hotel Harbour Bay Batam ini akan menghasilkan keputusan terbaik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kepulauan.(Tra/Humas)
