Wamenkominfo Nezar Patria dalam Seminar Latest Developments in Artificial Intelligence: Generative AI, Ethical Considerations, Exploring The Global Experience di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada Rabu (27/12/2023). (Humas Kominfo)
Jakarta, InfoPublik – Semua pihak diajak berkolaborasi dalam pengembangan ekosistem kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) karena penggunaannya semakin signifikan dan 77 persen fitur dalam gadget yang digunakan masyarakat sudah menggunakan AI.
"Kami berharap dapat mengadakan pertemuan serupa dan berdiskusi lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan lain. Mari kita berkolaborasi untuk meningkatkan ekosistem AI di Indonesia," kata Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo), Nezar Patria, dalam keterangannya terkait Seminar Latest Developments in Artificial Intelligence: Generative AI, Ethical Considerations, Exploring The Global Experience di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada Rabu (27/12/2023).
Menurut Wamen Nezar, laporan Deloitte 2023 menyatakan keberadaan AI generatif telah meningkatkan efisiensi bisnis.
Selain itu, lebih dari 79 persen orang di dunia telah terpapar dengan AI generatif.
“Ada US$12 miliar (sekitar Rp184 triliun) investasi modal ventura pada kuartal pertama 2023 untuk AI generatif. Dan kami menantikan pemanfaatan AI yang lebih intensif," jelasnya.
Wamenkominfo juga mengungkapkan Indonesia telah menjadi bagian komitmen politik untuk melakukan kolaborasi multilateral guna mewujudkan Tata Kelola AI yang aman dan terlindungi, dalam UK AI Safety Summit 2023.
Dalam hal itu, pemerintah telah mengadvokasi kepentingan nasional untuk memastikan bahwa pengembangan tata kelola AI dalam menyediakan tabel untuk mengembangkan negara berkembang seperti Indonesia.
“(Kami juga) menyuarakan keprihatinan negara-negara berkembang di mana diskusi Tata Kelola AI harus seimbang tidak hanya pada aspek keamanan tetapi juga dampak ekonomi," tutur dia.
Menurut Wamen Nezar, Tata Kelola AI harus memperhatikan platform inklusif, yang memungkinkan adanya kebijakan afirmatif dan mendukung pengembangan keterampilan publik.
"Dengan cara ini kita dapat memastikan bahwa Tata Kelola AI dapat memberikan manfaat bagi semua pihak," tutup Wamenkominfo.
(*)
