Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dan Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menerima audiensi Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya TNI Kusworo di Jakarta, Selasa (14/01/2025).
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendukung penguatan tata kelola dan pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Dikatakan bahwa seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diselenggarakan adalah jalan untuk menjaring SDM terbaik dan berkompeten.
“Salah satu topik yang kita bicarakan adalah mengenai bagaimana penerimaan CPNS di lingkup Basarnas sebagaimana mereka membutuhkan orang-orang terbaik untuk bisa mendukung tugas-tugas di Basarnas,” ujar Menteri Rini dalam audiensi dengan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Kusworo, di Jakarta, Selasa (14/01/2025).
Dalam pertemuan itu, dijelaskan bahwa Basarnas telah selesai menyelenggarakan seleksi CPNS hingga tahap akhir. Namun, dalam hasil tahap akhir masih terdapat beberapa formasi yang belum dipenuhi. Untuk itu, Menteri Rini berharap Basarnas dapat mengoptimalkan para pelamar yang telah lulus seleksi tersebut.
Selanjutnya, dalam hal pengoptimalan pemenuhan SDM, Basarnas juga telah berencana menyelenggarakan Politeknik Keilmuan SAR. Hal itu berkaitan dengan Peraturan Pemerintah No. 57/2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, kementerian/lembaga pemerintah non-Kementerian dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui Perguruan Tinggi Kementerian Lain.
Dalam hal ini disampaikan urgensi perlunya dibentuk politeknik untuk memenuhi kebutuhan SDM yang memiliki kompetensi teknis di bidang pencarian dan pertolongan. Menyikapi hal itu, Menteri Rini menyarankan agar Basarnas berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengingat secara regulasi pembentukan politeknik tersebut harus didahului adanya izin prinsip dari Kemendiktisaintek. Selanjutnya, disampaikan kepada Menteri PANRB untuk pentapan desain struktur organisasinya.
Selain itu, terkait kelembagaan, Basarnas kembali mengusulkan penataan beberapa UPT berupa Kantor Pencarian dan Pertolongan.
“Isu-isu yang kaitannya dengan masalah kelembagaan terutama untuk kelembagaan UPT yang ada di daerah. Mudah-mudahan nanti setelah pembicaraan kami, unit-unit pelaksana teknis yang sudah kita bahas bersama-sama itu bisa memperkuat kinerja Basarnas kedepan,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Kusworo menyampaikan urgensi dalam mendirikan politeknik SAR. Menurutnya, SDM yang kompeten dan jiwa sosial dalam membantu masyarakat dapat dipupuk dari awal, yang bermula dari niatan untuk belajar bidang pencarian dan pertolongan.
“Khususnya di tempat-tempat yang relatif rawan bencana, yang relatif harus ada tindak lanjut dan tadi hasil koordinasi menghadap Bu Menteri akan ditindaklanjuti dengan koordinasi, tetap mengedepankan kompetensi yang ada,” pungkasnya. (fik/HUMAS MENPANRB)