Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Estonia YM Margus Tsahkna serta Duta Besar Estonia untuk Indonesia, Singapura, dan ASEAN YM Priit Turk di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (23/04/2025).
JAKARTA – Indonesia dan Estonia jajaki kemungkinan kerja sama bilateral di bidang transformasi digital pemerintah. Hal tersebut terungkap saat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Estonia YM Margus Tsahkna serta Duta Besar Estonia untuk Indonesia, Singapura, dan ASEAN YM Priit Turk di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (23/04).
Menteri Rini menyampaikan bahwa Estonia saat ini menjadi salah satu negara terdepan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya penerapan pemerintahan digital dan administrasi publik yang berbasis pada kebutuhan masyarakat. “Indonesia dapat belajar banyak dari Estonia mengenai berbagai kebijakan transformasi birokrasi yang dapat mengakselerasi pemerintahan digital agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkap Menteri Rini.
Kementerian PANRB, Rini melanjutkan, saat ini memainkan peran penting dalam menuju Indonesia Emas 2045, khususnya dalam mendorong reformasi birokrasi, membangun ASN yang berkelas dunia, meningkatkan digitalisasi pemerintah termasuk pelayanan publik berbasis digital, serta melembagakan inovasi publik. Dengan belajar ke Estonia, Indonesia dapat mempercepat pemahaman dan mengambil pembelajaran dalam membangun pemerintahan digital.
Salah satu praktik baik yang telah dijalankan oleh Estonia dalam implemenasi pemerintahan digital adalah platform X-Road. Melalui X-Road, Estonia menunjukkan cara untuk mengintegrasikan sistem-sistem yang terpisah serta memastikan alur data yang aman dan efisien antarlembaga, bahkan lintas sektor publik dan swasta.
Menteri Rini mengatakan bahwa model X-Road ini dapat dipelajari lebih lanjut oleh Indonesia dalam mengimplementasikan interoperabilitas sistem digital pemerintahan. Selain itu, Estonia juga mengedepankan kepercayaan publik dalam menerapkan pemerintahan digital. Hal ini dilakukan dengan menguatkan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi dalam berbagai layanan pemerintah sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat akan terjaminnya keamanan data yang dipergunakan.
Saat ini, Indonesia juga tengah memperkuat sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang merupakan upaya untuk meningkatkan akses layanan publik. Indonesia juga sudah memiliki satu aplikasi nasional sebagai portal pelayanan publik, yakni INAku, yang dikembangkan berdasarkan siklus hidup kebutuhan manusia.
Hal yang juga menjadi perhatian khusus dalam menjalankan pemerintahan digital adalah meningkatkan ancaman akan serangan siber. Untuk itu perlu adanya penguatan dalam keamanan siber dan ketahanan digital. Saat ini Indonesia telah memiliki Computer Security Incident Response Teams (CISRT) yang dijalankan di lembaga pemerintahan.
“Namun dengan terus berkembangnya ancaman siber, diperlukan upaya lebih dalam menangani hal ini dan salah satunya dapat belajar dengan Estonia yang memiliki pertahanan siber dan manajemen krisis yang lebih terdepan untuk memperkuat pertahanan dan keamanan infrastruktur digital,” lanjut Rini.
Dalam menjalankan pemerintahan digital ini tentunya dibutuhkan talenta digital. Talenta digital akan menjalankan sistem digital, infrastruktur digital, serta pemerintahan digital sehingga menyiapkan talenta digital di sektor publik merupakan keharusan. Dengan bekerja sama antara kedua negara, ASN Indonesia dapat diberikan pelatihan kompetensi digital sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang siap bersaing di era digital.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga menyadari bahwa tata kelola yang kuat sangatlah penting. Hal ini mencakup pengaturan kelembagaan dan tata kelola yang jelas, lingkungan regulasi yang selaras, serta kerangka kebijakan yang koheren untuk mendukung implementasi digitalisasi pemerintah secara menyeluruh di seluruh instansi pemerintah.
Keberhasilan Estonia dalam hal ini telah diakui secara luas bukan hanya karena sistemnya yang canggih, tetapi juga karena kondisi tata kelola yang mendasari pengembangan dan keberlanjutannya. “Kesempatan kerja sama dan kolaborasi antara Indonesai dan Estonia terbuka lebar, terutama dalam menciptakan pemerintahan digital yang terintegrasi, aman, dan inklusif bagi seluruh masyarakat,” pungkas Menteri Rini.
Menteri Luar Negeri Estonia YM Margus Tsahkna menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PANRB yang telah berkinerja dalam membangun tata kelola pemerintahan digital di Indonesia. Potensi kerja sama pun terbuka luas dalam implementasi pemerintahan digital. “Estonia siap membantu Indonesia dalam akselerasi transformasi pemerintahan digital,” ujarnya.
Kerja sama ini dapat dilakukan dengan pelatihan pemerintahan digital untuk memberikan pemahaman dan peningkatan kompetensi digital. Selain itu, keamanan siber juga menjadi prioritas karena dapat menjaga keamanan data yang dimiliki oleh pemerintah.
Margus juga menyampaikan bahwa dalam melakukan transformasi pemerintahan digital ini perlu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat agar dapat berjalan dengan baik. Pemerintah harus bisa memberikan informasi berkala mengenai siapa saja yang mengakses data pribadi, sehingga tercipta kepercayaan dari masyarakat melalui keamanan dan kontrol yang diberikan.
“Dalam melakukan transformasi pemerintahan digital, Indonesia dapat melakukannya satu per satu secara bertahap, dan Estonia siap untuk mendukung langkah Indonesia,” tutupnya. (ald/HUMAS MENPANRB)
