JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong pemerintah daerah untuk bisa diikutkan dalam penghargaan United Nations Public Service (UNPS) Award. Peluang untuk meraih penghargaan itu akan semakin besar, jika Indonesia bisa mengikutsertakan setidaknya 12 unit pelayanan publik.
Demikian dikatakan Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo ketika membuka workshop keikutsertaan unit pelayanan publik di Indonesia dalam ajang UNSPA 2014 yang pendaftarannya dilakukan secara online hingga 18 Desember 2013. Dengan workshop ini, diharapkan agar unit-unit pelayanan publik yang unggul bisa menjadi pemenang.
Hadir dalam acara tersebut 35 unit pelayanan publik unggulan yang ada dalam best practice pelayanan publik jilid 1. “Kemungkinan unit pelayanan publik di Indonesia mendapatkan UNPSA akan semakin besar, dengan melihat negara-negara di Afrika seperti Maroko, Nigeria, bisa mendapatkan UNPSA,” ujar Wamen di Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (19/11).
Menurut Wamen, inovasi-inovasi yang dilakukan di beberapa daerah bisa masuk dalam beberapa kategori yang ada di UNPSA, inovasinya mampu membawa perubahan-perubahan yang sangat baik, mulai dari proses keterlibatan masyarakat dan kemungkinan replicatibility dari program-program tersebut kedaerah-daerah lain.
Dikatakan, dalam dua tahun terakhir sebenarnya pemerintah Indonesia telah mengikutkan unit pelayanan publik ke ajang penghargaan internasional itu, tetapi tidak pernah menang. “Ternyata semua ini bukan kurang baiknya inovasi, tetapi lebih mengenai rumusan inovasi yang ditunagkan ke dalam proposal. Padahal ini dapat dipelajari dengan mudah,” tambah Wamen.
Ada dua tujuan yang diinginkan pemerintah dengan mengikutsertakan unit pelayanan publik ke dalam UNPSA award, yang merupakan penghargaan paling bergengsi yang diberikan kepada unit penyelenggara pelayanan publik ini.
Pertama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, bahwa pemerintah benar-benar serius dalam memperbaiki kualitas pelayanan, yang dibuktikan dengan penghargaan International tersebut. meskipun belum merata, tetapi ada beberapa inovasi yang patut dihargai. Tujuan kedua, memperbaiki citra masyarakat international terhadap Indonesia dalam konteks easy of doing busines Indonesia, yang merupakan salah satu indikator dalam reformasi birokrasi.
Wamen juga menambmahkan, setiap tahun Pemerintah akan menyusun bermacam inovasi dari kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang ada, menjadi sebuah hand book of innovation, sehingga bisa dipublikasikan baik hard copy maupun softcopy sehingga praktik-praktik baik tersebut dapat tereplikasi ke daerah-daerah lain.
Belum lama ini Wamen PANRB juga telah melaunching program one agency one innovation, dengan harapan agar setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah terus menciptakan inovasi pelayanan publik. Kalau masing-masing ada satu inovasi utama atau inovasi yang terbaik (main innovation) sebagai sebuah inovasi unggulan, maka setiap tahun Indoensia akan punya 600 inovasi pelayanan publik, baik pusat maupun daerah. (sgt/HUMAS MENPANRB).
