JAKARTA – Lembaga Klimatologi Politik (LKP) merilis hasil riset nasional tentang Satu Tahun Kabinet Jokowi-JK yang menyebutkan bahwa kinerja birokrasi pelayanan publik selama satu tahun mengalami perbaikan dibandingkan dengan pemerintahan pada periode sebelumnya. Selain itu, tingkat kepercayaan terhadap pelayanan publik juga mengalami penngkatan dan tingkat ketidakpuasan mengalami penurunan.
"Membaiknya kinerja birokrasi pelayanan publik di mata masyarakat tidak lepas dari berbagai program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dipimpin Menteri PANRB dan menteri lain," kata CEO LKP Usman Rachman dalam pemaparan hasil survei di Jakarta, Selasa (3/11).
Berdasarkan data yang dirilis oleh LKP tersebut, menyebutkan bahwa ada 7 menteri dengan kinerja terbaik selama satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi-JK, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi , Menteri Perhubungan Ignasius Jonan serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Susi Pudjiastuti, disebut Usman memiliki karakter tegas yang memberikan pendekatan yang langsung berdampak positif terhadap masyarakat. Anies Baswedan juga disebutnya memiliki kemampuan untuk mengelola organisasi yang baik dalam kementerian yang dibawahinya. Sementara untuk Khofifah, indikator utama yang terlihat adalah jumlah serapan anggaran yang paling besar jika dibandingkan dengan kementerian lainnya, serta mampu mengimplementasikan kebijakan Menteri Koordinator melalui pemberian kartu-kartu saktinya.
Rizal Ramli, walaupun salah satu menteri yang baru menjabat pasca adanya resufle kabinet beberapa waktu yang lalu juga dianggap memiliki gebrakan dengan ‘Rajawali Ngepret’, sehingga pengelolaan internal menjadi lebih baik, serta memberikan warning kepada menteri-menteri lainnya agar bisa bekerja lebih efektif, efisien, dan produktif.
Sementara khusus untuk Kementerian PANRB yang menginisiasi kebijakan-kebijakan dalam birokrasi dan pelayanan publik juga mendapatkan catatan khusus dari Usman. Menurutnyam Yuddy sebagai Menteri PABNRB memiliki program yang relatif jelas, memiliki kemampuan pelayanan dan administrasi yang baik, serta mampu melakukan perubahan secara organisasi.
“Selain melalui blusukan di beberapa Kota, Bandara, Pelabuhan, Yuddy juga membuat kebijakan mengenai jaminan sosial pegawai negeri yang mengalami kecelakaan dan meninggal, kemudian recruitment sekda juga bisa ditawarkan,” ujar Usman.
Ignasius Jonan juga memiliki pendekatan yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh Yuddy, yaitu blusukan, bahkan hingga tidur di stasiun. Di bawah arahannya, Kementerian Perhubungan memang masih rendah dalam hal penyerapan anggaran, tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi revenue yang didapat oleh kementeriannya. Selain iut, tindakan tegas kepada beberapa maskapai juga diapresiasi oleh publik.
Terakhir, Tjahjo Kumolo, dikatakannya mampu menerapkan aturan-aturan yang baik di lingkungan kementeriannya. Khusus menjelang Pilkada, langkah-langkah yang telah dilakukan Tjahjo juga dianggap bagus, mengingat Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian PANRB sedang mengkampanyekan gerakan netralitas pegawa negeri sipil (PNS) megnhadapi pemilihan kepala daerah serentak.
Usman juga menjelaskan bahwa dari ketujuh Menteri yang memiliki kinerja dan akuntabilitas terbaik tersebut, tiga diantaranya memiliki kemampuan khusus, yaitu mampu melakukan perubahan secara organisasi yang kuat. Ketiga nama menteri tersebut adalah Khofifah Indar Parawangsa, Anies Baswedan, dan Yuddy Chrisnandi. (ris/HUMAS MENPANRB)
