Presiden Joko Widodo menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015, di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/6). Sesuai hasil pemeriksaan BPK sebanyak 56 Kementerian/Lembaga (K/L) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kemudian 26 K/L memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 4 K/L yang memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat atau TMP atau disclaimer.
“Yang pertama yang disclaimer, supaya diingat-ingat, supaya tahun yang akan datang tidak. Yang pertama Kementerian Sosial, yang kedua Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang ketiga TVRI, yang keempat Komnas HAM. Sudah, yang lain-lain sudah enggak tegang lagi. Hanya empat, ini perlu menjadi catatan, yang 4 catatan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutannya.
Dalam menyikapi laporan BPK itu, menurut Presiden Jokowi, intinya bukan pada predikat yang diraih tetapi hasil pemeriksaan ini harus diterima sebagai momentum untuk perbaikan, momentum untuk pembenahan, dan hasil pemeriksaan BPK menjadi pekerjaan rumah untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan negara.
“Kita harus bekerja lebih keras lagi karena esensi dari transparansi dan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban moral pada konstitusional dan terhadap rakyat,” tutur Jokowi.
Kepentingan Rakyat
Presiden mengingatkan, bahwa penggunaan APBN harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat, dan harus dipastikan rakyat benar-benar bisa mendapatkan manfaat dari penggunaan APBN tersebut.
Presiden juga meminta para pimpinan K/L agar secepatnya menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ketua BPK. “Saya harapakan rekomendasi-rekomendasi tersebut bisa ditindaklanjuti secepatnya karena masih ada sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti,” pinta Presiden Jokowi seraya mengajak seluruh Kementerian dan Lembaga Non Kementerian untuk memperbaiki, berbenah, membangun tata kelola keuangan yang transparan, serta mempertanggungjawabkan uang rakyat dengan sebaik-baiknya. “Jangan ada yang bermain-main dengan uang rakyat,” tegasnya.
Selain dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan jajaran pimpinan BPK, penyerahan LHP itu juga dihadiri oleh Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Seskab Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menhan Ryamizard Ryacudu, Menlu Retno LP Marsudi, Menkumham Yasonna Laoly, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin. Selain itu hadir juga Ketua KPK Agus Rahardjo dan Ketua KPU Husni Kamil Manik. (PR)
