BOGOR – Basic dalam menajemen berbasis kinerja adalah budaya kinerja. Ketika individu atau unit sudah menjadikan kinerja sebagai budaya (culture) dalam berorganisasi, otomatis organisasi tersebut berkinerja dalam melaksanakan visi dan misi organisasi. “They put their energy into a task without being asked or monitored,“ ujar Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PANRB) Eko Prasojo workshop penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di ingkungan Kementerian PANRB di Bogor, Jumat (07/03).
Acara yang diselenggarakan selama dua hari ini diikuti seluruh pejabat eselon I, eselon II, pejabat pembuat komitmen, dan semua pejabat terkait dengan perencanaan di Kementerian PANRB. Kegiatan ini terkait dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2013, dengan perolehan nilai A.
Hal itu membawa konsekuensi, selain mempertahankan juga harus siap menjadi tempat belajar, dan contoh bagi instansi pemerintah lain. “Tak ada cara lain, kecuali terus dan terus meningkatkan kinerja,” tambah Wamen.
Dalam acara tersebut Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan M. Yusuf Ateh menyampaikan agar setiap unit di lingkungan Kementerian PANRB mampu menjadi contoh bagi K/L lain dalam Akuntabilitas kinerjanya, mulai dari perencanaan dan terget kinerja yang terukur serta kejelasan strategi pencapaian. “Setiap unit kerja harus mampu mendefinisikan kinerja masing-masing,” ujarnya.
Dalam hal ini, lanjut Ateh, setiap unit harus bisa menjeleskan kinerja Kementerian PANRB kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan. Selain itu, LAKIP Kementerian PANRB juga akan dibuat dalam bahasa inggris, sebagai bukti akuntabilitas kinerja reformasi birokrasi di Indonesia. (sgt/HUMAS MENPANRB)
