Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur memberikan arahan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (24/05).
JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengajak kepala daerah untuk memastikan seluruh rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah sesuai dengan RPJMD. Hal itu diperlukan agar setiap program kerja pemerintah daerah harus benar-benar berorientasi hasil yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Demikian dikatakan Menteri Asman dalam arahannya di depan 182 kepala dan wakil kepala daerah yang mengikuti pembekalaan kepemimpinan pemerintah dalam negeri angkatan II tahun 2017 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (24/05).
Lebih lanjut Menteri Asman mengatakan, setiap kepala daerah harus memastikan sasaran pembangunan sejak dari perencanaan sampai pengawasannya,selain itu harus selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. “Alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Untuk itu, kepala daerah diminta memperkuat manajemen kinerja dengan melakukan penyempurnaan sistem perencanaan berorientasi hasil, refocussing program-program dan kegiatan, penyempurnaan sistem pengukuran kinerja, perbaikan sistem monitoring dan evaluasi serta mengembangkan pendekatan teknologi informasi.
Terkait teknologi informasi, Menteri mengatakan bahwa saat ini telah terjadi pemborosan anggaran, akibat terbangunnya silo-silo sistem teknologi informasi yang tidak terintegritasi. Setiap kementerian/lembaga dan pemda membangun aplikasi sistem TIK sendiri – sendiri.
Untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, pemerintah telah melakukan identifikasi bahwa ada sekitar 65 aplikasi yang sejenis, sehingga akan diintegrasikan. "Bisa menghemat sekitar lima puluh persen," imbuh Asman.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi mengatakan pembekalan ini bertujuan untuk meningkatkan Pengawasan dan Pengetahuan yang bersifat komprehensif agar para kepala daerah dapat lebih baik dalam memimpin. Kepala daerah dituntut dapat membangun masyarakat dengan tidak meninggalkan adat istiadat yang ada. "Kuncinya infrastruktur ekonomi dan sosial harus dipegang. Apalagi kepala dan wakil kepala daerah yang paling tahu wilayah masing-masing," ujarnya
Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pembekalaan kepemimpinan ini sangat penting bagi para kepala daerah yang baru saja dilantik belum lama ini untuk memperkuat visi dan misinya. “Suasana yang kondusif, akedemik intelektual yang bagus pembekalan ini akan membangun perilaku perilaku manajemen yang yang diharapkan,” imbuhnya.
Maka dari itu ia berharap, kepala daerah dapat fokus kepada kepentingan rakyat. Karena menurutnya dengan fokus kepada kepentingan rakyat maka akan terhindar dari yang namanya pungli, serta korupsi. (dit/ HUMAS MENPANRB)
