MANADO - Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Roy Tumiwa mendesak Pemerintah Pusat untuk segera dan konsentrasi menyelesaikan tenaga honorer K-1 dan K-2. Menurut Roy, Pemerintah Daerah sangat menunggu kepastian kapan penyelesaian K-1 dan K-2, sampai saat ini jadwal penyhelesaian tersebut tidak jelas. “Di lingkungan Pemerintah Daerah isu K-1 dan K-2 sangat kencang, dan menjadi bagian dari isu politik yang harus diwaspadai” ujarnya.
Hal tersebut terungkap dalam putaran ke-6, Rapat Koordinasi Kepegawaian Regional Sulut, Gorontalo, dan Maluku Utara, Pemerintah Daerah yang diselenggarakan di Manado Selasa ini (18/4). Hadir dalam rapat koordinasi tersebut seluruh Sekretaris Daerah pada Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta Kepala BKD dalam wilayah Sulut, Gorontalo, dan Maluku Utara. Bertindak sebagai Narasumber Naptalina Sipayung, Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan dan Evaluasi SDM Aparatur, Yulianus Tandi Kepala Kanreg XI BKN di Manado, Diah Faraz, Kepala Bidang Rekrutmen SDM Aparatur, dan Endang Susilowati, Asdep Penegakan Integritas SDM Aparatur.
Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan dan Evaluasi SDM Aparatur, Naptalina Sipayung menyampaikan, bahwa Testing untuk K-2 diperkirakan bulan Juni 2013, kemudian untuk pelamar umum sekitar September 2013. “Secara parallel, kami juga akan menyelesaikan K-1 yang sementara ini kami sedang teliti dalam rangka audit dengan tujuan tertentu” kata Naftalina menambahkan.
Persoalan honorer ini yang disuarakan oleh peserta seakan-akan berlarut-larut. Namun disadari. Bahwa hal ini bukan semata-mata ditimpakan kepada kebijakan Pemerintah Pusat, tetapi juga pada tahap implementasinya di daerah. “Secara jujur kami mengakui, ada andil kesalahan dari Pemerintah Daerah, karena kami kurang berdaya menghadapi animo yang besar masyarakat di daerah untuk menjadi CPNS melalui jalur honorer ini” kata salah seorang peserta yang tidak mau disebut namanya. (Im/HUKMAS MENPANRB)
