Presiden Jokowi menyalami peserta Rakornas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8) siang.
Saat berdialog dengan peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8) siang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju dengan usulan sebagian dari mereka agar dilakukan sosialisasi untuk memodernisasi para petani, sehingga mereka tidak perlu lagi membakar hutan dan lahan untuk memulai membuka lahan.
“Memang kita harus berani mengalihkan pola pola pertanian tradisional menuju ke pola pola pertanian yang modern memakai teknologi. Ini tugas Bupati, tugas Wali Kota, tugas Gubernur, tugas Menteri-Menteri dan tugas kita semuanya,” kata Presiden Jokowi.
Menurut Presiden, dalam 5 (lima) tahun ini, Kementerian Pertanian sudah membagi yang namanya traktor, excavator, dan bulldozeruntuk yang daerah-daerah yang memiliki lahan yang besar-besar seperti di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara (Sumut).
“Saya juga kaget juga dalam satu kabupaten traktornya begitu banyaknya, excavator-nya begitu banyaknya, sehingga lahan besar bisa dikerjakan dengan mekanisasi peralatan-peralatan yang ada yang saya lihat itu bantuan dari Menteri Pertanian,” ungkap Presiden Jokowi.
Untuk itu, Presiden meminta Bupati-Bupati yang memiliki lahan yang bisa dikerjakan secara bukan manual lagi, agar meminta bantuan ke Kementerian Pertanian setiap tahun bantuannya banyak,untuk alat-alat seperti itu.
“Jadi kita ubah petani yang sudah berpuluh-puluh tahun dengan untuk land clearing dengan cara membakar diganti dengan pembersihan land clearing dengan traktor, dengan excavator tanpa harus membuat api,” tutur Presiden seraya menambahkan, di APBD provinsi, APBD di Kabupaten/Kota ada semuanya.
“Berilah petani-petani kita dengan dengan mindset yang baru, pola pikir yang baru dalam bekerja, jangan biarkan mereka sudah berpuluh-puluh tahun kita masih melihat petani yang enggak mungkin mau land clearing 2 hektar dicangkul, enggak mungkin,” ujarnya.
Terkait permintaan drone sebagaimana disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng), Presiden Jokowi mengatakan, bahwa drone itu murah masa tidak mampu beli?
Menurut Presiden, harga drone itu berkisar Rp25 Juta, Rp50 juta, atau Rp100 juta udah agak gede udah dapat. Kalau APBD Provinsi tidak mencukup, Presiden Jokowi berjanji akan membelikannya karena drone itu penting sekali untuk melihat begitu asap kecil langsung ketahuan.
“Benar saya setuju Pak Wagub, tetapi provinsi bisa lah beli, titiknya yang rawan tidak semua titik kan berapa Kabupaten yang kira-kira kita kan sudah tahu lagunya ada berpuluh-puluh tahun lagunya opo kabupaten ya di situ, kalau provinsi ya disini, memang harus pake drone kalau benar-benar enggak sanggup saya belikan kalau benar enggak sanggup, memang harus pakai itu,” kata Presiden Jokowi. (HIM/DNS/ES)
