Menteri Yuddy dan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi berjalan mengelilingi taman di lingkungan kantor Pemkab Purwakarta, Senin (11/07)
PURWAKARTA - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi pun memiliki pandangan tersendiri mengenai kepegawaian. Menurutnya, quota PNS di kabupaten kota idealnya tidak lebih dari 500 orang karena tugasnya hanya administratif. Sedangkan yang diperbanyak seharusnya tenaga yang berhubungan dengan masyarakat, seperti ahli taman, tukang bangunan, juru masak, dan sebagainya.
"Pegawai pemerintah itu ketika sudah menjadi PNS hanya mengejar gaji dan tunjangan, karena penghasilan mereka sudah dipertaruhkan di bank sehingga cenderung ingin menambah uang untuk menutupi kehidupan mereka," kata Dedi saat menerima kunjungan Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi di kantornya, Purwakarta, Senin (11/07).
Menurut Dedi, kinerja pemerintah seharusnya bersentuhan dengan publik. Pemerintah membutuhkan tukang seperti tukang tembok, tukang ukur, tukang taman, tukang sapu, juru masak, ahli taman, dan sebagainya. Dikatakan, dari seluruh profesi ini tidak tersedia di PNS karena rekrutmen PNS mengutamakan nilai akademik, sedangkan mereka tidak akan lulus.
"Jumlah tukang ini seharusnya diperbanyak, dengan menjadikannya sebagai tenaga harian lepas. PNS yang kebanyakan sebagai ahli administrasi ini tidak perlu terlalu banyak. Reformasi birokrasi ke depan seharusnya menyederhanakan birokrasi administrasi dan memperbanyak jenis pelayanan," kata Dedi.
Menurut Dedi, bobot birokrasi di Indonesia terlalu banyak di administratif. Ke depan, harus ada analisis kab/kota mengenai jumlah pegawai administratif yang diperlukan. "Lebih baik kita balik ke konsep swakelola, dimana THL ini diperbanyak karena tidak membutuhkan banyak upah. Mereka cukup digaji Rp 5 juta per bulan ditambah tunjangan hari tua dan kecelakaan kerja, jika pemerintah sudah tidak membutuhkannya maka bisa diputus kontrak," kata Dedi.
Menurut Dedi, konsep ini tidak membutuhkan banyak biaya karena pemerintah tidak harus selalu berorientasi pada penyerapan anggaran. Dikatakan, sekarang model pemerintahan Indonesia menggunakan model pagu, jadi Pemda dikasih duit dan langsung dihabiskan, dengan tren belanja semakin tinggi penyerapannya maka semakin bagus. "Itu tidak efektif. Sekarang saatnya menggunakan anggaran belanja yang efektif, yang berguna untuk masyarakat yaitu memanfaatkan para tukang tersebut untuk diangkat menjadi THL dalam pembangunan desa-desa," kata Dedi.
Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengapresiasi usulan yang diutarakan Bupati Purwakarta tersebut. Menurutnya, pemikiran Dedi sangat berguna untuk masa depan pemerintah Indonesia. "Kita akan berdialog dengan beberapa bupati lain yang berhasil membenahi tata kelolanya misalnya Bu Risma (Walikota Surabaya), Abdul Aziz Azwar, dan bupati lainnya. Karena ke depan kita tidak mungkin terus menambah PNS itu berbahaya. Ini akan menjadi pemikiran yang seksama," kata Yuddy. (ns/HUMAS MENPANRB)
