JAKARTA – Wakil Presiden Boediono mengatakan, ego sektoral yang masih kental dari masing-masing pelaku pembangunan di bidang kelautan bisa menimbulkan disitegrasi bangsa. Karena itu, satu sama lain harus bersinergi dengan baik dengan mengedepankan kepentingan nasional, dan menyusun pedoman untuk dijadikan payung hukum dalam pengeolaan sumberdaya kelautan.
Apabila masing-masing instansi masih melihat dengan kacamata dan kepentingan instansinya sendiri, undang-undang tidak sinkron, bahkan bertabrakan satu sama lain, tidak ada forum koordinasi yang efektif, pasti ada celah-celah aturan dan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan-tujuan yang dapat mengancam kedaulatan di bidang ekonomi, keamanan, dan politik. "Kedaulatan bisa runtuh dari dalam," ucap Wapres pada Puncak Peringatan Hari Nusantara ke-13 tahun 2013, yang dilaksanakan di Anjungan Pantai Talise Palu, Minggu (15/12).
Selain ancaman dari luar, ancaman dari dalam pun memerlukan langkah yang mendasar. Dalam hal pemantapan penegakan hukum di wilayah kedaulatan kita, kuncinya adalah adanya kerangka bersama dan terpadu di bidang penegakan hukum yang dimengerti dan secara konsisten ditaati oleh semua instansi dan adanya mekanisme koordinasi antar instansi yang efektif.
Dikatakan, potensi sumberdaya kelautan Indonesia luar biasa. Nilainya diperkirakan mencapai sekitar tiga ribu triliun rupiah per tahun. Potensi tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber ketahanan ekonomi bangsa dan sumber kesejahteraan bangsa.
Ia menyebutkan masih ada beberapa masalah mendasar di bidang kelautan yang belum dapat diatasi dengan baik. "Misalnya paradigma berpikir pembangunan yang sampai sekarang masih cenderung berorientasi pada daratan," ucap Wapres.
Di samping itu, Wapres menginginkan agar konsep blue economy yang diwacanakan perlu dijabarkan lebih lanjut. Tujuannya adalah mendorong industri inovatif skala kecil seperti industri perikanan, pariwisata, dan home industry di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Penerapan konsep blue economy diharapkan mampu memperkuat pengelolaan potensi kelautan secara produktif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
Untuk itu, dikatakan Wapres, kuncinya adalah adanya strategi yang jelas, dimengerti, dan ditaati oleh semua instansi. Adanya jalur komando yang jelas dan adanya koordinasi informasi yang efektif serta koordinasi respons yang cepat dan tepat oleh semua pihak.
Peringatan Hari Nusantara 2013 ini merupakan kolaborasi dari 21 Kementerian dan Lembaga, serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kota Palu, dan Pemerintah Kabupaten Donggala. Beberapa kegiatan khusus yang dilaksanakan adalah pameran ekonomi kreatif, seminar agribisnis dan kelautan, seminar bahari baharu, gerakan bersih dan penanaman terumbu karang, serta pemberian penghargaan di bidang kelautan. (bby/HUMAS MENPANRB)
