Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa menyerahkan buku Top 99 kepada anggota DPRD Kota Serang, di Jakarta, Kamis (04/08)
JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengajak anggota DPRD Kota Serang untuk mendukung perbaikan pelayanan publik yang tengah dikembangkan oleh pemerintah daerah setempat. Dengan dukungan DPRD, pelayana publik diharapkan bisa memenuhi harapan masyarakat, dna ke depan Kota Serang diharapkan bisa berpartisipasi dalam menjadi yang terbaik dalam kompetisi Inovasi pelayanan Publik.
Demikian dikatakan Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam rapat koordinasi dengan DPRD Kota Serang di kantor Kementerian PANRB, Kamis (4/8). "Seharusnya, baik anggota dewan maupun kepala daerah dapat memberikan support terutama kepada bawahannya," katanya
Diah menambahkan, pihaknya siap membantu dengan memberikan pendampingan kepada semua pihak yang berusaha meningkatkan kinerja pelayanan publiknya sesuai dengan kewenangan yang ada. Perbaikan kualitas pelayanan publik memerlukan komitmen pimpinan. "Saya yakin teman-teman anggota dewan ini bisa memberikan motivasi kepada pimpinan daerah agar dapat menyelenggarakan pelayanan publik dengan baik," ucapnya
Salah satu anggota DPRD Kota Serang Faizal mengatakan bahwa pihaknya bersama rekan-rekan anggota DPRD yang lain siap memberikan dukungan kepada pimpinan daerah, agar dapat mewujudkan pelayanan publik yang baik. "Kami sangat men-support pimpinan daerah untuk perbaikan pelayanan publik. Misalnya SKPD butuh anggaran berapa ya kita berikan," ujarnya.
Fingerprint terintegrasi
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Pelayanan juga mengatakan, demi memastikan para aparatur sipil negara melakukan tugasnya dengan baik, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Serang diminta menerapkan daftar hadir dengan finger print terintegrasi. Hal ini juga perlu dukungan dari DPRD. "Tolong disupport, untuk fingerprint gak mahal kok harganya. Ini untuk meminimalkan adanya kecurangan dalam sistem absensi," ujarnya.
Dengan sistem fingerprint terintegrasi yang dikelola BKD, BKD dapat lebih mudah mengontrol tingkat disiplin aparatur diwilayahnya. "Jika sudah terintegrasi pihak BKD dapat lebih mudah melakukan pemantauan, bisa dilihat juga dari handphone. Siapa yang masuk siapa yang enggak, pulangnya kapan, semua dapat kelihatan," Katanya.
Sekertaris Kedeputian Pelayanan Publik Dwiyoga Prabowo menambahkan, banyak Pemda yang sudah menerapkan laporan kinerja, jadi kinerja pegawai dapat terlihat, apa saja yang dikerjakan dalam satu hari itu. Mudah mudahan Kota Serang juga bisa menerapkan hal tersebut, tuturnya.
Ia pun menambahkan selain cara cara tersebut, yang tidak kalah penting ialah komitmen antara atasan dengan bawahan. Jika sudah terjalin komitmen, maka kecurangan kecurangan dalam absensi pegawai dapat diminimalisir
(byu/HUMAS MENPANRB)
