Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat menjadi narasumber pada acara Rakor LKPP di Kab. Tangerang, Banten, Selasa (29/11).
KAB. TANGERANG – Presiden RI Joko Widodo mengimbau pemerintah untuk menginisiasi berbagai terobosan dalam meningkatkan penggunaan produk dan belanja dalam negeri. Presiden meminta agar peningkatan target penggunaan produk dalam negeri harus diimbangi dengan upaya perbaikan ekosistem.
Perbaikan ini tentu dilakukan sekaligus agar tuntutan kebutuhan di dalam negeri dapat terpenuhi. "Untuk itu saya minta dilakukan perbaikan besar-besaran dari hulu sampai hilir," ujar Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Monitoring Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No. 2/2022, secara daring, di Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (29/11).
Presiden Jokowi menguraikan empat strategi yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Pertama, memperbanyak produk dalam negeri yang memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar kualitas produk dalam negeri semakin meningkat. "Tapi proses pengurusan sertifikasi untuk produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi harus dipermudah. Jangan sampai menyulitkan dan memperberat," tuturnya.
Kedua, mempercepat proses digitalisasi untuk peningkatan penetapan produk dalam negeri serta produk mikro, kecil, dan koperasi. Presiden meminta agar pembelian produk-produk tersebut dapat tayang dalam katalog elektronik maupun pada toko daring.
Instansi pemerintah juga diminta mengimplementasikan penggunaan kartu kredit pemerintah atau pemerintah daerah. Ketiga, meningkatkan riset untuk menghasilkan produk substitusi impor. "Keempat, berikan insentif bagi investor dan industri yang mengembangkan dan memproduksi produk substitusi impor," tandas Kepala Negara.
Presiden Jokowi menilai pembelian produk-produk dalam negeri dapat membuka lapangan kerja dan menghidupkan industri-industri kecil di dalam negeri. Dampaknya adalah perekonomian nasional akan terus bergerak dan tumbuh secara berkelanjutan.
Berdasarkan laporan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), penggunaan produk dalam negeri saat ini mencapai angka Rp 547 triliun atau 44,9 persen. Capaian ini dinilai sudah baik dan menunjukkan belanja produk dalam negeri sudah semakin meningkat.
Namun Presiden mengingatkan bahwa belanja produk dalam negeri di tahun 2023 harus lebih ditingkatkan lagi. "Sebaliknya penggunaan produk-produk impor harus semakin kecil dan dihilangkan," tegasnya.
Mengamini arahan Presiden, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menuturkan bahwa peningkatan penggunaan produk dalam negeri menjadi isu aktual presiden yang harus segera direspons. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri menjadi salah satu fokus dalam Reformasi Birokrasi Tematik.
"Kami sudah sudah putuskan dan berdiskusi dengan Bapak Presiden terkait prioritas aktual prioritas Bapak Presiden. Yang akan kita nilai dan kita masukkan ke RB Tematik adalah peningkatan produk dalam negeri melalui e-katalog," terangnya.
Mantan Kepala LKPP ini menilai, penggunaan produk dalam negeri sebagai bagian dari penilaian Reformasi Birokrasi instansi pemerintah akan mendorong penggunaan anggaran pemerintah yang tepat sasaran, efisien, serta memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan barang, jasa dan modal pemerintah.
"Kalau belanja e-katalognya lebih besar dan produk dalam negerinya lebih besar maka nilai RB Bapak/Ibu akan lebih bagus," jelasnya.
Anas menilai saat ini penggunaan e-katalog di lingkup pemerintah daerah masih cukup minim. Oleh karena ini penilaian RB melalui penggunaan produk dalam negeri akan terus digencarkan mengingat isu tersebut merupakan salah satu target prioritas Presiden.
"Kalau pelayanan bagus tapi penggunaan produk dalam negerinya rendah dan diukur dengan e-katalognya tidak signifikan maka target RB tidak akan berhasil," pungkas mantan Bupati Banyuwangi tersebut. (del/HUMAS MENPANRB)
