BANDUNG – Setelah menyambangi Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, selanjutnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan melakukan sosialisasi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik dan Perubahan Road Map RB 2020-2024 Provinsi Jawa Barat, Jumat (09/06). Kegiatan ini akan dihadiri oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
"Kegiatan ini merupakan rangkaian lanjutan dari kegiatan Talkshow RB Tematik dan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2023 yang merupakan bagian dari serangkaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di Indonesia," ujar Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto di Jakarta, Kamis (08/06).
Lebih lanjut Deputi Erwan menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya mendorong instansi pemerintah agar menghasilkan reformasi birokrasi yang lebih berdampak kepada masyarakat. Acara sosialisasi tersebut juga menjadi wadah berbagi pengetahuan dan pembelajaran interaktif antar-instansi pemerintah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tematik.
Kegiatan yang akan dihadiri oleh pemerintah daerah se-Jawa Barat tersebut akan di selenggarakan di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung pada pukul 08.30 WIB. Sosialisasi dapat disaksikan secara langsung melalui kanal YouTube Kementerian PANRB.
Sebelumnya, pemerintah daerah se-Jawa Barat juga mengikuti asistensi kegiatan asistensi pelaksanaan reformasi birokrasi pada level mikro (instansi pemerintah) yang difasilitasi oleh unit kerja Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB pada 8 Juni 2023.
Selanjutnya, Menteri Anas dijadwalkan akan mengunjungi Universitas Padjadjaran di Kabupaten Sumedang untuk menyapa dosen dan mahasiswa. Diharapkan, acara yang bertajuk Sapa Dosen dan Mahasiswa tersebut menjadi ruang untuk menambah wawasan seputar upaya pemerintah dalam melakukan RB serta menerima masukan dari para dosen dan mahasiswa terkait birokrasi pemerintahan. (fik/HUMAS MENPANRB)
