FAQ

• Membuat surat permohonan berisi identitas tamu/instansi, jumlah peserta kunjungan, maksud dan tujuan, serta jadwal kunjungan. Dimohon untuk mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi. Surat dikirim (7 hari kerja sebelum jadwal kunjungan) melalui email persuratan@menpan.go.id.
• Khusus untuk Kedeputian SDM Aparatur pada Asdep II Bidang Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur terdapat Pengumuman Jadwal Konsultasi/penerimaan tamu seperti yang ditampilkan pada gambar Surat disamping, penerimaan tamu hanya difasilitasi setiap hari Selasa s/d Kamis pukul 10:00 s.d 12:00 WIB

Membuat surat permohonan magang resmi berkop dan cap instansi yang berisi maksud dan tujuan, identitas pemohon magang serta nomor kontak yang dapat dihubungi, surat dikirim melalui email persuratan@menpan.go.id

Pengaduan dapat disampaikan melalui aplikasi Layanan Pengaduan dan Aspirasi Rakyat Online (LAPOR!) dengan cara: akses website www.lapor.go.id, SMS ke 1708, twitter @lapor1708 dan aplikasi Android.

Akses portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian PANRB melalui jdih.menpan.go.id

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. (Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2014)

Akses aplikasi berbasis web Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) melalui sinovik.menpan.go.id.

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pusat/Daerah dapat diperoleh dengan cara bersurat resmi yang ditujukan kepada Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Jl. Jenderal Sudirman Kav. 69, Jakarta 12190. Perihal Permohonan Data Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pusat/Daerah yang dipilih. Harap dicantumkan juga maksud tujuan permohonan data dan informasi mengenai data diri.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessement) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan tujuan: memudahkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan; menyediakan data/informasi bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi.

Akses ke portal pmprb.menpan.go.id, untuk konsultasi bisa melalui WA PMPRB 0812 8009 5555

Silahkan menghubungi admin inspektorat atau APIP yang ada di masing-masing instansi. Contoh apabila anda pegawai Kementerian Agama maka yang dihubungi adalah Inspektorat Kementerian Agama/APIP.