JAKARTA – Kebijakan afirmasi bagi kaum disabilitas dalam penerimaan CPNS tahun 2013 ini mendapat sambutan positif dari para penyandang cacat. Mereka berharap agar pemerintah bisa mengakomodir disabilitas terutama yang telah lulus S1.
“Walaupun kami tidak bisa melihat, tetapi kami sudah lulus kuliah S1,” ujar Suarham, sarjana pendidikan lulusan universitas Pasundan Bandung di Media Center Kementerian PANRB baru-baru ini. Hal itu diamini oleh Hendri, Eman Sulaeman dan M. Soleh, yang ketiganya lulusan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.
Keempat tuna netra yang sarjana ini menyayangkan masih adanya pandangan dari masyarakat, termasuk jajaran birokrasi pemerintah yang masih berpandangan bahwa tuna netra identik dengan tukang urut. “Hal itu tidak benar. Kami berempat hanya sebagian dari kaum disabel yang sudah lulus sarjana, dan mampu bekerja seperti halnya orang normal,” tambah Eman.
Tidak hanya mereka berempat yang telah lulus S1. Untuk penyandang tuna netra, setidaknya ada 50 orang, yang umumnya tinggal di Jabodetabek dan Jawa Barat. Masih banyak juga yang tengah menyelesaikan studinya di beberapa perguruan tinggi, seperti UPI yang masuk melalui tes dan bersaing dengan calon mahasiswa normal. “Jangan sampai setelah kami lulus, kemudian disamakan lagi dengan rekan-rekan kami tuna netra yang tidak sarjana,” tambahnya.
Para tuna netra ini menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah memberikan alokasi formasi CPNS untuk kaum disabilitas, baik tuna netra, tuna rungu, duna daksa, tuna graita, tuna laras. Namun karena formasi itu tersebar di masing-masing kementerian/lembaga serta pemda, mereka mendesak Kementerian PANRB untuk benar-benar mengontrol realisaisnya di lapangan. “Jangan sampai sekadar mengumumkan formasi, tetapi realisaisnya tidak ada,” ujar Eman.
Para disabilitas juga berharap agar kuota untuk CPNS diperbanyak, dan adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk para disabilitas di setiap kementerian /lembaga maupun di pemerintah daerah. “Banyak diantara kami lulusan kependidikan. Ada juga yang mengajar di SMK, yang murid-muridnya bukan disabilitas. Jadi kami minta adanya kesetaraan atau tempat pada jabatan yang sama bagi para disabilitas,” tambahnya. Disabilitas tidak hanya terkonsentrasi pada satu bidang, atau satu jurusan, tetapi banyak jenisnya.
Pada seleksi Calon PNS tahun ini, pemerintah menyiapkan formasi khusus untuk penyandang disabilitas sebanyak 325 kursi. Rinciannya, 63 kursi di kementerian/lembaga negara dan 263 untuk formasi di daerah. Formasi CPNS bagi disabilitas di Kemeneterian PANRB sendiri ditetapkan satu orang, yakni pranata komputer. (ags/cry/HUMAS MENPANRB)
