Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah saat presentasi dan wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2022 hari ke-12, Senin (11/07) secara daring.
JAKARTA – Kolaborasi jadi nilai utama yang dipersembahkan oleh sembilan inovator pada tahapan presentasi dan wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2022 hari ke-12. Inovasi tersebut terdiri dari delapan inovasi dari Pulau Kalimantan serta satu inovasi dari Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara.
Diawali Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah yang mempersembahkan dua inovasi dari wilayahnya. Dua inovasi itu adalah Kemitraan Bumdesa dan Masyarakat Desa Sungai Payang atau Mabuk Kepayang, dan Kelola Listrik Komunal Muara Enggelam atau KLIK ME.
Inovasi Mabuk Kepayang berangkat dari banyaknya perusahaan di area Desa Payang, tetapi tidak secara signifikan menurunkan angka kemiskinan, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan status desa dari status Sangat Tertinggal. Setelah inovasi ini dibentuk, menurunkan angka kemiskinan masyarakat dari 22 persen pada tahun 2016 menjadi 13 persen per-Juni tahun 2022, dan membuka lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja sebesar 244 kepala keluarga atau mencapai 26 persen. “Juga mengembangkan serta memandirikan pelaku usaha dan memunculkan pelaku usaha baru, serta mampu menurunkan potensi konflik antara masyarakat dengan perusahaan,” jelas Edi.
Sementara inovasi KLIK ME, adalah inovasi kategori khusus yang berhasil mengubah wajah Desa Muara Enggelam. Perubahan desa tersebut ditandai dengan kemajuan ekonomi masyarakat dan desa, serta memupuk kebersamaan dengan gotong royong. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal di Muara Enggelam dibangun pada tahun 2014 dengan daya 30 kWp, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 40,1 kWp, kemudian pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi 43,5 kWp.
Adanya pengelolaan listrik komunal ini membawa dampak pada capaian rasio elektrifikasi mencapai 100 persen. Walaupun dalam perkembangannya ada dua rumah tangga yang tidak dialiri listrik untuk sementara dikarenakan mendapat sanksi setelah terbukti melakukan pencurian listrik sebanyak dua kali.
Listrik dapat dinikmati masyarakat selama 24 jam nonstop, dengan biaya terjangkau yaitu Rp3.000 hingga Rp6.000 per hari per rumah tangga. KLIK ME yang diciptakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini juga menciptakan pembangkit listrik ramah lingkungan, serta berkembangnya perekonomian warga, dan terbukanya peluang lapangan kerja.
Inovasi berikutnya adalah Pelayanan Terpadu dan Terintegrasi Buat Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Genggaman atau Pantai Balikpapan. Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menerangkan, inovasi ini bertujuan menyediakan akses pelayanan publik yang berkeadilan dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif. “Dengan kata lain akses pelayanan ada dalam genggaman masyarakat, melalui perangkat smartphone atau komputer,” ungkap Rahmad Mas’ud, yang memberikan sambutan dari Kota Makah, Arab Saudi.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Balikpapan ingin mengubah stigma masyarakat atas pelayanan publik yang dianggap berbelit, lambat, dan banyak calo. Formulir dan permohonan lain yang tadinya manual, kini bisa diakses secara daring. Setelah beralih ke pelayanan online jumlah masyarakat yang dilayani meningkat, rata-rata menjadi 800 hingga 1.000 dokumen permohonan setiap harinya dengan jangka waktu penyelesaian dokumen maksimal satu hari kerja. Bahkan berkas dokumen bisa dilakukan dengan Drive Thru dan melalui GoSend.
Presentasi berikutnya adalah dua inovasi yang diciptakan Kabupaten Kotawaringin Barat. Sekda Kabupaten Kotawaringin Barat, Suyanto, menjelaskan inovasi pertama yakni aplikasi Monitoring Pembayaran Pajak Bumi dan Sektor P2. Inovasi Monitoring Pembayaran PBB-P2 merupakan aplikasi yang terintegrasi antara database Wajib Pajak (WP) dengan bank persepsi, yang bisa dipantau secara real time.
“Aplikasi Monitoring PBB-P2 dapat digunakan pihak kecamatan, kelurahan, dan desa untuk kepentingan pelaporan dan evaluasi realisasi PBB P-2 di wilayahnya masing-masing,” jelas Suyanto. Setelah aplikasi ini diciptakan, masyarakat dapat secara langsung memonitor pembayaran yang dilakukan sendiri maupun melalui petugas. Aplikasi ini juga memudahkan petugas dalam melakukan penindakan penegakan Perda (surat teguran dan penegakan oleh Tim Yustisi) dan pembinaan masyarakat agar taat membayar PBB-P2.
Terobosan kedua dari Kotawaringin Barat adalah Inovasi Pembiayaan Infrastruktur Jalan untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 ciptaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Covid-19 yang melanda negeri ini berdampak pada penurunan alokasi anggaran infrastruktur jalan. Namun, komitmen pemerintah untuk mempertahankan kualitas jalan tetap harus dilaksanakan. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah melalui corporate social responsibility (CSR) dengan menggandeng pemerintah desa dan perusahaan/swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
Dinas PUPR berperan sebagai fasilitator dan pengarah teknis kegiatan di lapangan. Sementara pemerintah desa berperan sebagai pengawas pekerjaan di lapangan dan pihak perusahaan/swasta sebagai pelaksana. Dengan model kerjasama semacam ini, menghasilkan efektivitas dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan. Inovasi pembiayaan infrastruktur jalan melalui program CSR mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan pedesaan sebagai akibat dari kemudahan transportasi orang dan barang dari perkotaan menuju desa atau sebaliknya.
Gebrak Sehati, adalah inovasi berikutnya yang ditampilkan oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Gebrak Sehati merupakan singkatan dari Gerakan Pembangunan Bersama Berkelanjutan Seribu Sarana Air Minum Sehat dan Sanitasi. Bupati Hulu Sungai Selatan Achmad Fikry menjelaskan ide utama dari Gebrak Sehati adalah memberikan layanan One House Two Access.
Rumah warga miskin dan kelompok rawan stunting dengan diberikan layanan dua akses, yaitu akses air minum dan akses sanitasi yang serupa dengan masyarakat di perkotaan. “Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan sarana sanitasi jamban keluarga dan sarana air minum aman serta sehat, penurunan angka kesakitan (diare) dan akhirnya memberikan pengaruh pada menurunnya angka prevalensi stunting,” jelas Fikry.
Sesi kedua tahap presentasi dan wawancara kali ini kembali dibuka oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan inovasi Program Rumah Sejahtera (PRS) yang diinisiasi oleh Dinas Sosial. Inovasi ini dilatarbelakangi angka kemiskinan di Hulu Sungai Selatan. PRS bersifat parsial tersebar di 11 kecamatan, serta 148 desa dan kelurahan. Pemkab Hulu Sungai Selatan menargetkan terbangun 500 rumah per tahun. Keluarga yang mendapat PRS memperoleh program sesuai kebutuhan masing-masing seperti Beras Sejahtera Daerah, Jaminan Hidup Lansia, bantuan usaha ekonomi, hingga program bantuan pendidikan.
Inovasi terakhir dari Borneo pada hari ini adalah Lawan Rentenir dengan Kredit Gerbang Emas atau Lentera Kerang Emas. Pemerintah Kabupaten Tabalong menciptakan inovasi ini untuk melawan ketergantungan pelaku usaha mikro kepada rentenir dengan memberikan tambahan modal usaha berupa kredit berbunga 0 persen.
Bupati Tabalong Anang Syakhfiani menjelaskan inovasi ini mampu bersaing dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sebab inovasi ini adalah kredit tanpa bunga atau 0 persen dengan plafon maksimal Rp25 juta dan tenor maksimal 1 tahun, bebas agunan untuk kredit sampai dengan Rp5 juta, serta persyaratan administrasi yang mudah dipenuhi.
Inovasi penutup dibawakan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, yakni Sistem Layanan Adminduk Kolaka Utara Offline, Online, dan Terintegrasi (Si Laku o2T). Inovasi ini membawa kebaruan dengan dibukanya pelayanan pada Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, layanan online, layanan kurir, layanan di kantor desa, hingga ke rumah penduduk berkebutuhan khusus. Kemudahan itu membawa dampak bagi Pemkab Kolaka Utara untuk mencapai target kinerja pelayanan publik, dan meningkatnya kepuasan masyarakat
Bupati Kolaka Utara Nur Rahman Umar mengungkapkan, efek domino yang tidak diprediksi yakni sisi pengusaha kurir lokal, sebelum ada kerjasama jumlah karyawan 9 orang, setelah ada kerjasama meningkat menjadi 100 persen lebih menjadi 19 orang karyawan. “Sedangkan dampak pemberdayaan terhadap pemerintah desa/kelurahan, saat ini sudah ada 34 desa/kelurahan yang sudah melaksanakan pelayanan cetak dokumen Adminduk di kantor desa,” pungkas Nur Rahman. (don/HUMAS MENPANRB)
