Asisten Deputi Bidang Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB Agus Uji Hantara saat membuka monitoring progress evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, Jumat (16/09).
SURABAYA – Pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) tematik pengentasan kemiskinan di daerah piloting Jawa Timur terus digencarkan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai penggerak program terus memberikan pendampingan agar sasaran strategis program pengentasan kemiskinan dapat tercapai sesuai target.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menegaskan RB tematik pengentasan kemisinan fokus untuk melihat peran birokrasi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. "Hal ini merupakan implementasi arahan Presiden Joko Widodo yang menyatakan birokrasi bukan sekadar tumpukan kertas, tetapi harus menjadi solusi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pembangunan," ujarnya.
Kegiatan monitoring progres evaluasi pelaksanaan RB tematik ini bertujuan untuk melihat sejauh mana progres pemerintah daerah yang sudah ditetapkan menjadi pilot project reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan. "Kami juga ingin mengidentifikasi kendala yang dihadapi,” ungkap Asisten Deputi Bidang Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB Agus Uji Hantara saat membuka monitoring progres evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, Jumat (16/09).
Pada proses pendampingan awal, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota piloting telah berhasil mengidentifikasi permasalahan tata kelola pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Pemerintah daerah piloting juga telah merumuskan aksi penyelesaian permasalahan tata kelola yang menjadi penyebab tidak tercapainya sasaran strategis program pengentasan kemiskinan.
“Pertemuan kita saat ini adalah melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian implementasi rencana aksi yang sudah ditetapkan,” imbuh Uji.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur Kukuh Trisandi menjelaskan saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang fokus mencegah peningkatan angka kemiskinan dampak dari peningkatan harga BBM subsidi dengan berbagai program kegiatan yang sifatnya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. “Pelaksanaan program dan kegiatan ini berdasarkan pemetaan masalah yang tepat, akurasi data, kolaborasi lintas sektor, serta perencanaan yang berorientasi hasil,” jelas Kukuh.
Ada dua fokus kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu Dharma Bhakti Nagari dan penguatan aplikasi Sintagelis. Dharma Bhakti Nagari adalah penanggulangan kemiskinan pedesaan tecara terpadu, dengan desa sebagai lokus utama pengentasan kemiskinan melalui intervensi program kegiatan yang dibutuhkan sesuai karakter kemiskinan yang ada di desa tersebut.
Sementara itu, pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan melihat isu strategis kemiskinan daerah yang nantinya menjadi cikal bakal kegiatan dan inovasi yang dilakukan. Tim Bappeda Kabupaten Banyuwangi menekankan bahwa, inovasi menjadi kunci untuk menghadapi permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah.
“Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik menunjukan kenaikan angka kemiskinan di Banyuwangi menjadi angka terkecil se-Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta birokrasi berhasil menekan angka kemiskinan pasca pandemi Covid-19,” jelas perwakilan tim.
Selanjutnya, Kepala Bappeda Kota Malang Dwi Rahayu menyampaikan berbagai progres yang dilakukan dalam pelaksanaan RB tematik kemiskinan di wilayahnya. Saat ini Pemerintah Kota Malang fokus pada penguatan akurasi data dengan melakukan penyusunan data kesejahteraan sosial Kota Malang.
“Hal ini menjadi penting karena banyak sekali permasalahan terkait akurasi dan ketepatan data kemiskinan dari berbagai sumber yang diterima oleh pemerintah daerah,” jelasnya.
Beragam progres yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah piloting selanjutnya akan disiapkan untuk menjadi konsep modeling pengentasan kemiskinan yang berasal dari best practice. Nantinya, konsep ini dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lainnya yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi di Indonesia. (HUMAS MENPANRB)
