Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi (tengah), Gubernur Bali I Made Mangku Pastika (kiri) dan Wagub Bali I Ketut Sudikerta
DENPASAR - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menuai apresiasi dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Bali. Evaluasi tersebut dirasa perlu dilakukan secara berkesinambungan serta dipublikasikan secara luas demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Gubernur Bali I Made Mangku Pastika mengatakan, evaluasi AKIP merupakan wahana yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government di lingkungan pemerintah daerah. AKIP ini telah terbukti mampu mendorong aparatur dan birokrasi pemerintah daerah yang transparan, efektif, dan akuntabel. “Evaluasi ini sangat relevan dan perlu dilakukan secara berkesinambungan," ujarnya dalam acara peneyrahan LHE AKIP kabupaten/kota di Denpasar, Jumat (15/01) Menurut Pastika, kegaduhan yang belakangan ini terjadi, dalam hal permasalahan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, karena kurangnya pemahaman substansi evaluasi tersebut. "Saya gatal ini bicara, mereka tidak tahu apa yang dinilai, apa dimensinya, apa kriterianya, apa indikatornya, dan untuk apa dinilai. Di pusat, yang dinilai itu bukan menterinya, tapi kementeriannya," sergah mantan Kapolda Bali itu. Untuk melakukan penilaian atau evaluasi tersebut, Made mengatakan bahwa tidak mungkin penilaian dilakukan kepada diri sendiri, melainkan harus dinilai oleh orang lain dari berbagai sudut pandang untuk menciptakan obyektivitas dalam penilaian. BPK menilai keuangan, Kementerian PANRB menilai urusan kinerja, Ombudsman yang menilai pelayanan publik, BPS menilai dari sudut yang lain lagi. “Evaluasi seperti ini harus diteruskan dan memang harus diumumkan, biar masyarakat tahu," tegasnya. Gubernur Bali juga mengungkapkan bahwa selama ini perencanaan tidak dianggap penting, sehingga setiap program berjalan tanpa pengawasan dan evaluasi, dan banyak yang hanya menitikberatkan pada penyerapan anggaran. Padahal, perencanaan merupakan suatu hal yang terpenting untuk mempertajam sebuah program agar menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. "Kebiasaan buruk kita itu, tidak nyambung antara janji, visi, misi dengan RPJMD. Kita sering menganggap perencanaan tidak penting, asal jalan tanpa evaluasi yang akurat, yang penting anggaran habis daya serap tinggi," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Badung Nyoman Harry Yudha Saka, menyampaikan sucsess story Membangun Budaya Kinerja Melalui Penguatan SAKIP Pemerintah Kabupaten Badung. Menurutnya, sejak tahun 2011 Kabupaten Badung terus mengalami peningkatan signifikan dalam penilaian atau evaluasi SAKIP. Tahun 2011 Kabupaten Badung hanya mendapatkan nilai 34,27, meningkatterus dan pada 2014 berhasil mendapatkan nilai 69,12 dengan peringkat B. “Untuk evaluasi tahun 2015, Kabupaten Bandung berhasil naik kembali dengan mendapatkan nilai 75,89 atau menyemat predikat BB,” ungkapnya.
Dikatakan, tahun 2012 dan 2013 mulai adanya peningkatan dari evaluasi AKIP. Diakui bahwa membangun komitmen bersama merupakan sesuatu yang paling berat, dimana komitmen pemimpin adalah yang paling utama.
Nyoman juga menjelaskan tahapan-tahapan yang telah dilakukan dalam memperbaiki akuntabilitas kinerjanya. Pertama adalah dengan melakukan pengawalan dalam pengembangan SAKIP. "Untuk penyempurnaan seluruh dokumen, pengawalan oleh tim sangat bermanfaat, Bappeda, Inspektur dan Kepala Bagian Organisasi harus memberikan pengawalan yang lebih intens," katanya.
Kedua adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia. Dalam hal ini diperlukan sosialisasi serta bimbingan yang wajib diikuti SKPD, sebagai pengguna anggaran yang wajib melaporkan serta menjabarkan.
Ketiga adalah revisi RPJMD 2010-2015, untuk menyelaraskan dengan SKPD agar akuntabel. Selanjutnya adalah penyempurnaan Renstra, penerapan e-performance (e-SAKIP), dan terakhir mewujudkan budaya kinerja yang baik. "Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian PANRB dan Pemerintah Provinsi, karena dengan adanya bimbingan serta koordinasi yang baik, Kabupaten Badung mendapatkan prestasi," paparnya. (ris/HUMAS MENPANRB).
