BANDUNG - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi, mewakili Presiden Joko Widodo menghadiri International Conference for Public Administration (ICPA) 2015, di Universitas Padjajaran, Bandung, Kamis (10/12). Dalam kesempatan tersebut, Yuddy menyampaikan paparan dengan tema Bureaucratic Reform and the Development of Public Administration.
Yuddy menjelaskan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi delapan area perubahan yang menjadi fokus sasaran, yaitu organization structure, human resources management, policy formulation, business process, oversight management, dan culture organization.
Menteri menekankan bahwa di era pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, pendekatan reformasi birokrasi langsung diarahkan pada permasalahannya. “Presiden Joko Widodo tidak hanya menitikberatkan dan fokus pada sebuah sistem, tetapi juga pendekatan secara langsung untuk melakukan percepatan dalam perubahan," ungkap Yuddy.
Dijelaskan, tahun 2010, pemerintah telah membentuk National Steering Committee for Bureaucratic Reform yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden. Komite tersebut memiliki peranan yang cukup penting, di mana sasarannya adalah mengeksekusi kebijakan terkait reformasi birokrasi, terutama delapan area perubahan tersebut. Reformasi birokrasi dibagi menjadi dua level implementasi. Pertama, level nasional yang fokus pada formulasi kebijakan, termasuk revising, reformulating, invalidating, atau deregulating. Level selanjutnya adalah institusional yang berfokus pada perubahan aparatur negara. Pada level ini, pemerintah telah mengimplementasikan reformasi birokrasi dalam sebuah peta jalan (road map) reformasi birokrasi.
Yuddy mengatakan bahwa reformasi yang dimulai pada tahun 1999, yang merupakan respon publik terhadap krisis ekonomi yang juga terjadi di negara-negara ASEAN, telah membuat Indoneisa berubah menjadi negara yang sangat demokratis dari sebelumnya. Ini merupakan awal dari terbentuknya reformasi birokrasi di Indonesia.
Sementara itu, fokus perubahan reformasi birokrasi dikatakan Yuddy dimulai pada tahun 2007. "Saat itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang menginisiasi reformasi, untuk kemudian Menteri Sri Mulyani menyebutnya dengan reformasi birokrasi. Setelah itu baru menyebar ke Kementerian lainnya," ujar Yuddy.
Penyelenggaraan International Conference for Public Administration 2015 merupakan hasil kerja sama antara Universitas Padjajaran dengan American Society of Public Administration (ASPA) dan School of Political Science and Public Administration of University of Electronic Science anf Technology of Cina (UESTC). (ris/HUMAS MENPANRB)
