Menteri PANRB Rini Widyantini saat menjadi pembicara dalam acara Rapim TNI 2025, di Mabes TNI Jakarta, Jumat (31/01/2025).
JAKARTA - TNI memiliki tugas penting melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa. Oleh karenanya diperlukan sikap profesionalitas dan integritas dari setiap prajurit dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Demikian disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat menjadi pembicara dalam acara Rapim TNI 2025, di Mabes TNI Jakarta, Jumat (31/01/2025).
“RAPIM TNI Tahun 2025 menjadi momentum bagi TNI meningkatkan kinerja dalam menyukseskan pembangunan nasional untuk mendukung Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
Dihadapan para prajurit TNI, Menteri Rini mengingatkan TNI tidak hanya bertugas menegakkan kedaulatan negara, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung program pembangunan nasional termasuk penguatan reformasi birokrasi yang lebih baik, serta mendukung visi misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Asta Cita.
Dalam konteks tersebut, TNI menjadi pilar utama dalam Prioritas Nasional ke-2, yakni Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
Disisi lain, TNI juga memiliki kontribusi penting dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik 2025-2029 dan berbagai Program Prioritas Presiden. Dalam sektor penanggulangan kemiskinan, TNI berperan membantu pemulihan wilayah pasca bencana dan mengawal pemberian bantuan sosial ke masyarakat. Selain itu, TNI juga memiliki peran strategis dalam pencegahan stunting dengan memberikan pelayananan kesehatan gratis. Selanjutnya TNI turut berperan dalam mengawal pemberian makan bergizi gratis di wilayah terpencil dan pelosok dengan bantuan transportasi dan personel TNI.
Pada kesempatan tersebut disampaikan bahwa TNI kedepan diharapkan dapat melakukan penguatan profesionalisme personel, serta melakukan penguatan kelembagaan melalui restrukturisasi dan modernisasi organisasi agar dapat beradaptasi dengan tantangan zaman. Tidak kalah Penting melakukan modernisasi bisnis proses melalui digitalisasi proses kerja, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta penyederhanaan bisnis proses di lingkungan TNI.
“Dukungan TNI diperlukan terhadap Agenda Prioritas Pemerintah, dengan mengawal implementasi program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, pengentasan kemiskinan, dan program prioritas lainnya,” ujarnya.
Menteri Rini menjelaskan jika TNI diharapkan mampu mendukung dan melakukan transformasi digital pemerintah di internal TNI untuk menciptakan tata kelola yang lebih efektif, efisien, berintegritas, dan adaptif. Keterpaduan layanan digital tidak hanya tentang integrasi sistem, melainkan harus membawa dampak nyata bagi masyarakat. Transformasi digital dan keamanan siber di lingkungan TNI perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja organisasi, serta kesiapan untuk menghadapi tantangan pertahanan modern.
Lebih lanjut Menteri PANRB memberikan apresiasi terhadap beberapa capaian reformasi birokrasi dan tata kelola yang telah diraih TNI. Dari beberapa indikator yang dilakukan pengukuran, capaian TNI secara umum sudah sangat baik. Hal tersebut menunjukkan komitmen TNI dalam membangun reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Kendati demikian pihaknya terus mendorong TNI untuk memaksimalkan ruang perbaikan, terutama dalam meningkatkan keberlanjutan dan inovasi pelayanan publik di lingkungan TNI.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah dilakukan di lingkungan TNI, hal tersebut dibuktikan dengan adanya 22 unit kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Mandiri. “Penerapan Zona Integritas pada unit-unit kerja strategis di TNI perlu dilakukan untuk memperkuat budaya anti-korupsi serta tata kelola yang transparan dan akuntabel,” ucapnya. (byu/HUMAS MENPANRB)
