JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur memberikan penghargaan kepada unit kerja pelayanan publil yang berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), di Jakarta, Selasa (12/12).
Sebanyak 6 unit kerja mendapat penghargaan WBBM, dan 76 unit kerja mendapat penghargaan WBK dalam rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKORDIA) tersebut.
Penyerahan Penghargaan bagi unit kerja pelayanan yang berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani ini dilaksanakan setiap tahun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ini dimaksudkan agar momentum Hari Anti Korupsi Internasional mampu menjadi pemicu bagi seluruh Instansi Pemerintah untuk melakukan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi secara konkret, sistematis, dan berkelanjutan," ujar Menteri Asman.
Reformasi Birokrasi merupakan langkah utama untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik, efektif dan efisien. Sasarannya jelas, yaitu agar masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek KKN.
Namun demikian, menurut Menteri Asman, dalam mewujudkan sasaran reformasi birokrasi tersebut tidaklah mudah dan memerlukan waktu yang tidak singkat.
Hal ini karena beberapa hal, antara lain luasnya cakupan yang harus dilakukan perbaikan; kompleksitas permasalahan yang dihadapi karena banyaknya tumpang tindih (overlapping) antar fungsi-fungsi pemerintahan dan regulasinya, serta perubahan pola pikir dan perilaku negatif birokrasi yang sudah mengakar.
"Oleh karena itu, untuk mempercepat pencapaian sasaran hasil tersebut, instansi pemerintah wajib membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan bagi seluruh unit-unit kerja pelayanan lainnya," imbuhnya.
Unit kerja yang menjadi pilot project tersebut disebut dengan unit kerja pelayanan Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
"Untuk itu, saya meminta pimpinan instansi pemerintah yang telah memiliki unit kerja WBK/WBBM untuk segera menularkan hal-hal baik yang ada di unit WBK/WBBM tersebut ke unit-unit lain di lingkungan instansinya," tegas Menteri Asman.
Unit-unit pelayanan yang lain, bisa belajar ke unit-unit WBK/WBBM, seperti yang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kepolisian Republik Indonesia. Dengan demikian, secara sistematis seluruh unit layanan yang ada di instansi pemerintah dapat memberikan layanan yang berkualitas dan bersih dari KKN.
"Saya mengajak seluruh jajaran kementerian, lembaga, pemda, untuk mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan memprioritaskan pembangunan unit-unit kerja pelayanan menjadi WBK/WBBM," pungkas Menteri Asman. (don/HUMAS MENPANRB)
UNIT KERJA INSTANSI PEMERINTAH DITETAPKAN SEBAGAI WBBM
1. KPPN Kuningan, Kemenkeu
2. Polresta Sidoarjo
3. Polres Jember
4. Polres Gresik
5. Pusat Konservasi Kebun Raya LIPI Purwodadi
6. Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya LIPI Bogor
UNIT KERJA INSTANSI PEMERINTAH DITETAPKAN SEBAGAI WBK
1. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuasin
3. Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Semarang, BNP2TKI
4. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau
5. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Aceh
6. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
7. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta, KEMENKEU
9. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, KEMENKEU
10. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar, KEMENKEU
11. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor, KEMENKEU
12. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap, KEMENKEU
13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kotamobagu , KEMENKEU
14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang , KEMENKEU
15. Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan, DJPK , KEMENKEU
16. Direktorat Surat Utang Negara, DJPPR , KEMENKEU
17. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum, BPPK KEMENKEU
18. Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, KEMENKES
19. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta , KEMENKES 20. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soeroyo Magelang KEMENKES
21. Balai Besar Teknologi Pencegahan dan Pencemaran Industri Semarang, KEMENPERIN
22. Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Surabaya KEMENPERIN
23. SMK Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor KEMENPERIN
24. Balai Riset Standardisasi Industri Samarinda KEMENPERIN
25. Asdep Organisasi dan Badan Hukum Koperasi Pada Deputi Bidang Kelembagaan, KEMENKOP UKM
26. Direktorat Penilaian Keamanan Pangan BPOM
27. Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga BPOM
28. Pusat Informasi Obat dan Makanan BPOM
29. Balai Besar POM Surabaya BPOM
30. Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial KEMENSOS
31. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur BPS
32. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III LAN Samarinda LAN
33. Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif BAPETEN
34. Pusat Teknologi Limbah Radioaktif BATAN 35. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan, Bogor KEMENTAN
36. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah KEMENDIKBUD
37. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronika Malang KEMENDIKBUD
38. Pusat Pengembangan PAUD dan PM Jawa Timur KEMENDIKBUD
39. Dittipidkor Bareskrim Polri 40. Polresta Banjarmasin
41. Polrestabes Surabaya
42. Polres Balikpapan
43. Polrestabes Semarang
44. Polrestabes Medan
45. Polresta Pekanbaru
46. Polresta Padang
47. Polres Serang
48. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM
49. Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik LIPI
50. Balai Teknologi Polimer (BTP) BPPT
51. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah IV Makassar BMKG
52. KBRI Singapura KEMENLU
53. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP
54. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP
55. Biro Hukip Kementerian PANRB
56. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi JATENG
57. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Margono Soekarjo JATENG
58. Rumah Sakit Umum Daerah Kelet JATENG
59. Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo JATENG
60. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
61. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat
62. Rumah Sakit Umum Daerah Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
63. Rumah Sakit Paru Respira Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
64. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo
65. Rumah Sakit Umum Daerah Wates Kabupaten Kulon Progo
66. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul
67. Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada Kabupaten Badung , BALI
68. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri
69. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta
70. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta
71. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi
72. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara
73. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmonohadi Kabupaten Kudus
74. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tanjung Pinang
75. Puskesmas Gamping 1 Kabupaten Sleman
76. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
