JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar tidak bosan-bosannya mengimbau, mengajak semua warga masyarakat untuk menghindari dan tidak percaya dengan percaloan dalam seleksi CPNS. Sebab sistem seleksi CPNS sejak tahun 2012 lalu sudah dilaksanakan secara fair, transparan, obyektif, adil, bebas dari KKN dan tanpa dipungut biaya.
Penegasan itu dilakukan melalui berbagai kesempatan, baik melalui media cetak, online, radio maupun televisi. Bahkan di website Kementerian PANRB, imbauan itu ditempatkan di halaman beranda, agar setiap membuka situs itu langsung bisa membaca. Namun demikian, ternyata masih saja ada orang yang bisa diperdaya oleh tipu muslihat calo untuk menjadi CPNS.
Terhadap kasus-kasus tersebut Menteri merasa prihatin, sekaligus menyesalkannya karena ternyata masih ada yang lebih percaya calo. “Hari gini kok masih percaya calo, kemana sajaaa,” ucap Azwar Abubakar menjawab pers usai menyaksikan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jakarta, Senin (30/09).
Pencanangan zona integritas dilakukan oleh Ketua BPK Hadi Poernomo, disaksikan Menteri PANRB Azwar Abubakar, Ketua KPK Abraham Samad, Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana, dan Kepala BPKP Mardiasmo.
Hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua DPD Irman Gusman, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri PU Joko Kirmanto dan Wakil Menteri Perhubungan, Wakil Menteri Pertanian, serta sejumlah pejabat eselon I dari berbagai instansi.
Menteri Azwar Abubakar menuturkan, sejak dipercaya menjabat sebagai Menteri PANRB oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Azwar mencanangkan pentingnya reformasi dalam bidang seleksi CPNS, antara lain dengan menghindari praktik-praktik percaloan. Sebab hal itu telah merupakan penyebab utama timbulnya praktik korupsi di lingkungan birokrasi. Reformasi dalam seleksi CPNS, lanjut Menteri, merupakan langkah pencegahan yang dilakukan secara sistematis. “Ibarat orang yang memasang kelambu, kemudian sudah dikasih kina supaya tidak digigit nyamuk malaria. Kalau ada orang yang digigit nyamuk di luar kelambu, siapa yang salah,” ujar Menteri beranalog.
Menurut dia, reformasi birokrasi dilakukan untuk membangun sistem, dengan menutup lobang-lobang yang membuka peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme, termasuk percaloan dalam seleksi CPNS. Bila ternyata masih terjadi kasus korupsi, maka penanganan selanjutnya bukan Kementerian PANRB lagi, tetapi sudah menjadi urusan aparat penegak hukum. Namun mantan Wakil Gubernur Aceh ini menegaskan, kalau ada PNS yang terlibat, langsung dipecat. Tetapi kalau pelakunya bukan PNS, langsung tangkap.
Dijelaskan juga bahwa orang-orang yang berpratik sebagai calo, sebenarnya hanya berspekulasi, karena saat ini tidak ada seorang pun yang memiliki akses untuk masuk ke dalam sistem seleksi yang telah dibangun. Para calo itu meyakinkan orang, seolah-olah dia memiliki akses, kemudian menawarkan jasanya dengan imbalan sejumlah uang. Dia biasanya minta uang muka dulu, dan berjanji kalau tidak diterima uangnya dikembalikan. Tetapi kalau diterima, maka si pelamar harus melunasi jumlah uang yang disepakati. “Padahal calo itu tidak berbuat apa-apa. Kelulusan seseorang karena perjuangan dia sendiri, tetapi si calo mengklaim bahwa hal itu merupakan hasil perjuangannya melobi ke para pejabat,” tambahnya.
Untuk itu Azwar sekali lagi menegaskan agar masyarakat tidak gampang percaya kepada orang yang mengaku-ngaku dapat meluluskan menjadi CPNS, termasuk kalau ada pegawai dari Kementerian PANRB “Masyarakat, jangan percaya kalau ada orang yang mengaku dari Menpan bisa atur masuk CPNS,” tegasnya.
Azwar berpesan agar para pelamar CPNS belajar dengan tekun, karena diterima atau tidaknya CPNS berdasarkan kompetensi masing-masing pelamar. “CPNS adalah calon birokrat penerus generasi bangsa, jadi perubahan birokrasi mendatang tergantung penerimaan CPNS saat ini,” tandasnya. (Cry/HUMAS MENPANRB)
