Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja (kiri) saat konferensi pers mengenai langkah strategis manajemen ASN, di Jakarta, Senin (27/01).
JAKARTA – Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2019 sampai pada tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Hari ini, Senin (27/01), 45 instansi pemerintah yang terdiri dari 20 instansi pusat dan 25 pemerintah daerah, melaksanakan SKD secara bersamaan. SKD akan dilaksanakan mulai 27 Januari hingga Februari 2020.
Peserta harus melewati tahap seleksi yang menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) ini. Dalam ruangan tes, peserta yang duduk disebelah, depan, dan di belakangnya, tidak akan mendapat soal yang sama. Soal-soal SKD pun diacak setiap harinya. Nilai peserta ujian langsung keluar dan bisa dipantau oleh siapapun melalui layar yang berada di luar ruangan.
Penerapan CAT berhasil menekan kecurangan dan tak memberi ruang kepada calo, sehingga kelulusan ditentukan oleh kemampuan peserta sendiri. “Jadi kita setting seperti ini, karena kita tidak membuka ruang kepada calo. Peserta yang siap, belajar, dan mengikuti instruksi, itu yang bisa meluluskan dirinya,” ungkap Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja saat konferensi pers mengenai langkah strategis manajemen ASN, di Jakarta, Senin (27/01).
Seperti tahun sebelumnya, pemerintah memberlakukan nilai ambang batas atau passing grade yang menjadi penentu kelulusan peserta ke tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 24/2019 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS 2019, para pelamar dengan jalur formasi umum dan formasi khusus tenaga pengamanan siber (cyber security) harus melampaui passing grade sebesar 126 untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP), 80 untuk Tes Intelegensia Umum (TIU), dan 65 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Lanjutnya dikatakan, perubahan nilai ambang batas juga dipengaruhi karena komposisi soal yang berubah untuk tahun ini. Jumlah soal TWK yang semula 35 menjadi 30, sementara jumlah soal TIU semula 30 menjadi 35. Sedangkan jumlah soal TKP tetap yakni 35 soal.
Tahun ini, sebanyak 3.364.867 peserta yang lolos seleksi administrasi, bersaing memperebutkan 150.315 formasi CPNS, yang nantinya harus siap ditempatkan di seluruh pelosok negeri. Berdasarkan data BKN, Kementerian Hukum dan HAM mendapat peserta terbanyak, yakni 406.236 untuk merebutkan 4.598 formasi. Instansi pusat dengan jumlah peserta terbanyak kedua adalah Kementerian Agama, yaitu 176.331 peserta dengan jumlah formasi 5.815.
Sementara untuk pemerintah daerah yang paling banyak diminati dengan jumlah 54.677 peserta adalah Pemprov Jawa Timur dengan formasi sejumlah 1.817. Pemda dengan peserta terbanyak kedua adalah Pemprov Jawa Tengah dengan 49.304 peserta, yang membuka 1.409 formasi.
Setiawan mengungkapkan, sistem seleksi yang ketat akan menghasilkan abdi negara yang berintegritas. Menurutnya, publik harus percaya jika rekrutmen kali ini tidak ada kongkalikong atau ‘titipan’. “Seleksi CPNS ini betul-betul dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, cepat, dan objektif,” pungkas Setiawan. (don/HUMAS MENPANRB)
Berikut daftar instansi pemerintah yang mengadakan SKD serentak, Senin (27/01):
Instansi Pusat
1. Arsip Nasional Republik Indonesia
2. Badan Intelijen Negara
3. Badan Kepegawaian Negara
4. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
5. Badan Narkotika Nasional
6. Badan Pemeriksa Keuangan
7. Badan Pengawas Obat dan Makanan
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum
9. Kementerian Agama
10. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
11. Kementerian Kelautan dan Perikanan
12. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
14. Kementerian Pertanian
15. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
16. Kementerian Sosial
17. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
18. Mahkamah Agung RI
19. Ombudsman Republik Indonesia
20. Setjen Komisi Pemilihan Umum
Pemerintah Daerah
1. Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya
2. Pemerintah Prov. Sumatera Barat
3. Pemerintah Kab. Sumenep
4. Pemerintah Kab. Pidie
5. Pemerintah Kota Madiun
6. Pemerintah Kota Probolinggo
7. Pemerintah Kab. Siak
8. Pemerintah Kota Batam
9. Pemerintah Kota Batam
10. Pemerintah Kab. Kolaka
11. Pemerintah Kab. Bireuen
12. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu
13. Pemerintah Kab. Natuna
14. Pemerintah Kota Padang Panjang
15. Pemerintah Kota Sawah Lunto
16. Pemerintah Kab. Rokan Hulu
17. Pemerintah Kab. Aceh Jaya
18. Pemerintah Prov. Riau
19. Pemerintah Kab. Muara Enim
20. Pemerintah Kota Malang
21. Pemerintah Kab. Aceh Utara
22. Pemerintah Kota Langsa
23. Pemerintah Kota Ternate
24. Pemerintah Kab. Aceh Singkil
25. Pemerintah Kota Semarang
