YOGYAKARTA – Reformasi birokrasi bukan hanya menjadi tanggung jawab dari salah satu unit atau satuan kerja perangkat daerah di sebuah instansi pemerintah, tetapi merupakan tugas dari seluruh jajaran birokrasi, termasuk di dalamnya praktisi humas. Setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) beberapa waktu silam membangun sinergi dengan humas pemerintah pusat, hal serupa juga dilakukan terhadap humas pemda untuk melaksanakan kampanye gerakan reformasi birokrasi.
Kali ini sinergi dilakuan dengan menggandeng praktisi hubungan masyarakat pemda yang telah ditetapkan sebagai pilot project reformasi birokrasi. “Insan humas harus memahami dan mendalami makna dan tujuan dari reformasi birokrasi, karena humas harus menyampaikan informasi ini kepada masyarakat, baik melalui media massa maupun langsung kepada masyarakat,” ujar Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto saat membuka workshop Sinergi Kampanye Gerakan Reformasi bagi Praktisi Humas Pemda pilot project di Yogyakarta, Rabu (13/08).
Salah satu isu yang selalu menjadi perhatian masyarakat adalah seleksi CPNS, seperti yang saat ini tengah berlangsung. Kalau selama ini masyarakat selalu berpandangan bahwa untuk menjadi CPNS harus membayar, kini hal seperti itu sudah berbalik 180 derajat. “Tidak ada lagi yang harus bayar, tidak ada lagi titip menitip, tidak ada KKN. Apalagi tahun 2014 ini, seleksi CPNS menggunakan sistem computer assisted test (CAT), tak ada lagi ruang untuk KKN,” ujarnya menambahkan.
Di sinilah salah satu peran humas, untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa seleksi CPNS berjalan secara obyektif, transparan, adil, bebas dari KKN, tidak dipungut biaya. Bukan sebaliknya, dengan memberikan informasi yang menyesatkan. “Saya yakin, humas pemda pilot project reformasi birokrasi sangat paham dengan persoalan ini,” imbuh Tasdik.
Diakui bahwa reformasi birokrasi tidak hanya menyangkut perubahan dalam seleksi CPNS, tetapi cukup banyak isu dan program yang harus dilaksanakan. Namun, isu ini merupakan salah satu pengungkit bagi isu-isu lain. “Kalau reformasi seleksi CPNS berhasil, maka sektor-sektor lain yang menjadi area perubahan refromasi birokrasi akan turut terdongkrak,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman mengatakan perlunya sinergi untuk membangun kesamaan cara pandang diantara praktisi humas, melalui jaringan yang sudah ada serta melalui cara-cara yang lebih kreatif. Diakuinya bahwa untuk mewujudkan sinergi ini bukanlah pekerjaan yang ringan, karena harus dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten.
Masyarakat Indonesia yang umumnya masih menganut budaya patron client, akan sulit berubah manakala tokoh panutannya tidak melakukan perbuatan yang diinginkan. “Pesan yang dikatakan, mungkin tidak akan dipercaya. Tetapi kalau melalui tindakan nyata, rasanya akan lebih mudah ditiru masyarakat,” ujar Herman.
Untuk membuktikannya, Herman sempat mengajak peserta workshop dari praktisi humas pemda pilot project regional wilayah barat untuk bermain. Ketika diperintahkan agar tangan diletakkan didagu, sementara yang memberi aba-aba meletakkan tangannya di kepala, tetap saja sebagian peserta meletakkan tangannya di kepala. “Ini sebuah bukti, kita pun masih lebih mudah mengikuti contoh dengan tindakan daripada yang dikatakan,” imbuhnya.
Pembicara lain, praktisi humas Icu Zukafril menyampaikan bahwa jajaran humas juga harus memahami adanya perbedaan budaya di setiap daerah. Karena itu, dalam menerapkan kebijakan pemerintah tidak harus selalu seragam, tetapi harus memperhaikan setiap kearifan lokal. “Metode yang diterapkan di Jawa Tengah, mungkin tidak bisa diterima kalau diterapkan di Aceh. Di Papua dan Maluku juga tidak akan sama dengan di Jawa. Jadi humas harus pandai-pandai mengemas pesan, agar sampai ke masyarakat dengan baik,” ujarnya.
Demikian juga dalam memperlakukan jurnalis, diperlukan seni tersendiri yang satu sama lain akan berbeda. Jangankan untuk menghadapi wartawan dari berbagai media, dengan gaya dan model yang berbeda-beda. Orang tua yang menghadapi anak-anaknya sendiri pun tidak selalu sama.
Icu Zukafril yang juga Staf Khusus Menteri PANRB ini mengajak praktisi humas agar dalam menjalankan pekerjaannya tidak sekadar melaksanakan perintah atasan, tetapi juga perlu kreativitas. Apalagi untuk mengangkat isu-isu reformasi birokrasi agar bisa dimuat di media massa, yang secara umum sangat berat dan kurang disukai jurnalis. “Ini salah satu tantangan, dan praktisi humas harus bisa menyiasatinya agar isu ini bisa menjadi berita yang dicari wartawan,” imbuhnya.
Kabag Komunikasi Publik Kementerian PANRB Suwardi menyampaikan, workshop sinergi kampanye gerakan reformasi birokrasi bagi pemda pilot project ini dilaksanakan di dua kota. Untuk wilayah barat dilaksanakan di Yogyakarta tanggal 13 – 14 Agustus 2014. Sedangkan untuk wilayah Timur akan digelar di Makassar pada tanggal 21 – 22 Agustus 2014.
Di akhir acara, para peserta workshop di Yogyakarta menandatangani sebuah kesepakatan bersama langkah-langkah yang akan dilaksanakan sebagai bentuk sinergi. Antara lain dengan optimalisasi pemberitaan reformasi birokrasi di setiap pemda melalui website Kementerian PANRB, serta dilakukannya tukar menukar informasi. “Disepakati juga pembentukan forum humas reformasi birokrasi, yang akan senantiasa berkomunikasi dengan memanfaatkan media sosial,” ujar Suwardi. (ags/HUMAS MENPANRB)
