Pin It

20140604 Humas di Bali

DENPASAR – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, mendorong praktisi dan pejabat humas pemerintah daerah untuk membuat lompatan  kinerja, bukannya kinerja yang biasa-biasa saja.

"Tantangan tugas kehumasan ke depan makin berat dan kompleks, karena itu Humas Pemerintah harus membuat satu lompatan kinerja, paling tidak dengan melaksanakan 3 hal. Pertama memaksakan diri berkinerja tinggi untuk kebaikan. Kedua, membangun sinergi dengan berbagai multistakeholders. Ketiga, melakukan semuanya secara terus menerus,” ungkap Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman, dalam workshop sinergi kampanye revolusi mental ASN dan reformasi birokrasi bagi Humas Pemda dan Jurnalis, di Denpasar (04/06).

Menurut Herman, banyak capaian dan inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik dalam pelayanan publik  maupun prestasi pembangunan lainnya yang seringkali luput dari publikasi. “Inilah tugas humas, Pak Menteri meminta kita berkinerja tinggi untuk mengkomunikasikan berbagai capaian dan inovasi pembangunan kepada masyarakat,” ujarnya.        

Di depan praktisi humas 13 Pemprov kawasan timur Indonesia dan jurnalis, Herman  mengajak humas pemerintah daerah untuk mengkonsolidasikan diri dan berkoordinasi. Baik antar humas pemerintah provinsi, maupun antara humas pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat, bahkan dengan organ humas di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, sampai  ke desa/kelurahan, dalam mengkampanyekan revolusi mental ASN dan reformasi birokrasi.

Dalam implementasinya,  humas bisa memanfaatkan berbagai forum dan media yang sudah ada, serta forum-forum lain yang dianggap tepat. “Sejak tahun lalu, Kementerian PANRB telah membangun sinergi dengan lintas humas pemerintah melalui workshop seperti ini,” imbuhnya, seraya menambahkan bahwa kegiatan seperti ini harus terus berjalan untuk mengoptimalkan kinerja kehumasan.

Diharapkan, setelah acara ini, Humas pemerintah provinsi  dapat menerapkan hal serupa untuk humas pemerintah kabupaten/kota  sehingga terbangun sinergi dalam publikasi dan pemberitaan. Sebagai contoh, dia menunjuk Humas Pemprov Jatim yang telah melaksanakan langkah serupa bagi jajaran humas pemkab dan pemkot di provinsi tersebut, tidak lama setelah digelar workshop  seperti ini.

Kabag Komunikasi Publik Kementerian PANRB, Suwardi, menambahkan bahwa workshop sinergi kampanye revolusi mental ASN dan reformasi birokarsi bagi jajaran humas dan jurnalis di Bali ini merupakan kali ketiga. Sebelumnya, kegiatan serupa sudah digelar di Surabaya dan Batam. (ags/HUMAS MENPANRB)