JAKARTA – Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah simposium kebijakan publik internasional. Acara yang bertajuk The 2023 Korea-ASEAN Community of Policy Exchange (KACPE) International Public Policy Symposium ini akan digelar di Jakarta pada 20-21 September 2023.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Erwan Agus Purwanto menjelaskan The 2023 KACPE International Public Policy Symposium akan menjadi forum bagi pejabat pemerintahan, peneliti kebijakan, dan akademisi dari Republik Korea dan ASEAN untuk meningkatkan dialog kemitraan melalui kerja sama kebijakan. Sebanyak 30 presenter, 150 pejabat pemerintahan, serta analis kebijakan dan akademisi dari 12 negara dijadwalkan hadir dalam kegiatan ini.
“Sejak tahun 2012, Korea Research Initiatives (KRI) di Universitas New South Wales, Australia, telah menyelenggarakan simposium dan seminar di Asia Tenggara untuk berbagi pengetahuan, serta pengembangan dan implementasi kebijakan. Tahun ini simposium mengusung semangat Strengthening the Comprehensive Strategic Partnership between Korea and ASEAN for Shared Future Development,” ujar Erwan ditemui di Jakarta, Selasa (19/09).
Pada gelaran simposium ini, Indonesia akan diwakili oleh lima tokoh yang saat ini menakhodai kebijakan birokrasi Indonesia. Kelima tokoh tersebut adalah Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas; Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh; Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto; Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto; serta President The Asian Group for Public Administration (AGPA) Eko Prasojo.
The 2023 KACPE International Public Policy Symposium akan membahas tiga area, pertama Inisiatif Solidaritas Korea-ASEAN dari perspektif Korea dan ASEAN, dan untuk pertukaran kebijakan dan kerja sama antara ASEAN dan Korea. Bahasan berikutnya akan fokus pada reformasi sektor publik dengan transformasi digital dan kerja sama antara ASEAN dan Korea. Terakhir akan turut dibahas reformasi kelembagaan dan ekonomi untuk pembangunan nasional dan kerja sama antara ASEAN dan Korea.
“Simposium ini jadi salah satu bentuk komitmen Korea dan ASEAN yang terus bekerja sama di bidang-bidang utama termasuk keamanan regional, perdagangan dan investasi, pengembangan industri dan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan pertukaran antar masyarakat, kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup serta perubahan iklim,” imbuhnya.
Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah simposium tahun ini tidak terlepas dari peran Indonesia sebagai pemegang keketuaan ASEAN pada 2023. Tahun ini Indonesia-Korea juga merayakan 50 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antar dua negara.
Gelaran The 2023 KACPE International Public Policy Symposium melibatkan Kementerian PANRB; Korea Research Initiatives, the University of New South Wales, Australia; The Asian Group for Public Administration; serta Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Kegiatan ini turut didukung oleh Korea Foundation; The Mission of the Republic of Korea to ASEAN; ASEAN Foundation; The Financial and Development Supervisory Board, Indonesia; dan KASN. (rum/HUMAS MENPANRB)
