Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas
JAKARTA - United Nations (UN) E-Government Survey 2022 telah menempatkan Indonesia pada peringkat 77 atas kinerjanya dalam pengembangan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hasil survei tersebut membuat Indonesia naik 11 peringkat dari urutan 88 di tahun 2020 dan urutan 107 di tahun 2018.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan hasil tersebut menunjukkan implementasi SPBE yang terus meningkat secara signifikan. "Tahun ini Indonesia kembali naik peringkat pada hasil survei e-government yang dilakukan PBB. Ini tentu menjadi kabar baik bagi kita semua, dan hasil kerja keras seluruh tim SPBE di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah," ujarnya di Jakarta, Jumat (30/9/2022).
Anas mengatakan, digitalisasi harus segera diwujudkan utamanya dalam pemeritahan. "Saya kira ke depan tidak dapat dipungkiri birokrasi ini harus menuju next level, yaitu digitalisasi. Muaranya adalah pelayanan publik makin ekselen," ungkapnya.
Ia berharap seluruh kementerian, lembaga dan pemda memperkuat komitmen dan meningkatkan implementasi SPBE. Perwujudan digital melayani sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dalam Perpres 95/2018 tentang SPBE terus didorong agar masyarakat merasakan manfaatnya sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.
Tangkapan layar United Nations (UN) E-Government Survey 2022
“Salah satu fokus reformasi birokrasi tematik adalah administrasi pemerintahan yang berbasis digital, baik dari sisi kultur, struktur, maupun kompetensi SDM-nya. Ini harus terus kita gerakkan untuk semakin mempercepat kerja birokrasi dalam melayani publik,” papar Anas.
Survei PBB kali ini mengusung tema “The Future of Digital Government”. Tujuan dari survei ini adalah sebagai alat bantu pembangunan bagi negara-negara anggota PBB untuk mengidentifikasi kekuatan dan tantangan masing-masing dalam upaya mempertajam implementasi kebijakan dan strategi pengembangan penerapan SPBE.
Untuk tujuan survei, PBB mempredikatkan negara-negara yang mendapatkan poin lebih dari 0.75 sebagai Very High E-Government Development Index atau Very High EGDI, antara 0.50 sampai 0.75 sebagai High EGDI, antara 0.25 sampai 0.50 sebagai Middle EGDI, dan kurang dari 0.25 sebagai Low EGDI. Secara keseluruhan, Indonesia mencetak skor 0.71600 di dalam grup High EGDI di United Nations E-Government Survey 2022.
Tangkapan layar United Nations (UN) E-Government Survey 2022
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati mengatakan, Tim Koordinasi SPBE Nasional yang diketuai oleh Menteri PANRB terus menyusun perbaikan penerapan SPBE di mana salah satu fokusnya adalah penguatan infrastruktur telekomunikasi yang menjadi salah satu poin terendah dalam penilaian tersebut.
“Selain itu, penguatan aspek tata kelola, layanan dan sumber daya manusia yang nilainya masih hanya sedikit di atas rata-rata perlu menjadi perhatian untuk dapat memaksimalkan penerapan SPBE di Indonesia,” jelasnya.
Survei yang dipublikasikan setiap dua tahun ini, memeringkatkan 193 negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dari tiga dimensi ukuran kinerja, yang tergabung dalam E-Government Development Index (EDGI) tersebut, antara lain indeks pelayanan online atau online service index (OSI), indeks infrastuktur telekomunikasi atau telecommunication infrastructure index (TII), dan indeks sumber daya manusia atau human capital index (HCI).
Dalam masing-masing penilaian ukuran kinerja tersebut Indonesia mencatatkan skor yang cukup baik antara lain skor 0.7644 untuk OSI, skor 0.6397 untuk TII, dan skor 0.7438 untuk HCI. Ketiga komponen tersebut sudah berada diatas skor rata-rata dunia. Selain itu, Indonesia juga patut berbangga, karena dalam rilis EDGI tersebut, yang juga disampaikan di laporan yang sama, Indonesia berhasil melompat naik 20 peringkat pada E-Participation Index tahun 2022. Dari yang sebelumnya peringkat 57 pada tahun 2020 menjadi peringkat 37 pada tahun 2022 dengan skor 0.71590.
Skor tersebut sudah di atas rata-rata dunia dengan skor 0.4450, diatas rata-rata Regional Asia dengan skor 0.5024 dan juga diatas rata-rata Regional Asia Tenggara dengan skor 0.5444. Sementara, melalui survei tersebut, dalam hal perolehan Open Government Data Index, dari skala yang sama yakni 0 sampai 1, Indonesia berhasil mendapatkan skor 0.9014 dan berhasil mencatatkan namanya pada grup Very High Open Government Data Index (OGDI) Level. (HUMAS MENPANRB)
