Indonesia Perlu Mencontoh E-Government Korea

 

JAKARTA – Pemerintah Korea melalui Korea International Cooperation Agency (KOICA) memperkenalkan proyek E-Government yang dinilai sangat relevan dengan kebijakan kabinet baru Jokowi.  Sistem dimaksud antara lain proses bisnis sistem pemerintahan atau Government  Bussiness Process System (BPS), sistem monitoring dan manajemen online atau  Intellingent Transportation System (ITS), dan sistem Iinformasi kesehatan dan kesejahteraan (Kartu Kesejahteraan).

 

Hal itu terungkap dalam workshop Forum Kerjasama e-Government antara pemerintah Republik Indonesia dengan Republik Korea dengan tema “Smarter Strategi for Better Government”  di Jakarta, Kamis (20/11).

Acara ini merupakan bentuk dukungan dari Ministry of Security and Public Administrations (MOSPA) Korsel terhadap Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis teknologi informasi (E-Government).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengakui, selama ini IT masing2 K/L terpisah dan tersebar yang menciptakan ‘pulau sistem’ sendiri. Tidak ada standardisasi data dasar pada masing-masing kementerian.  Aplikasi umum yang dipakai tidak sama, sehingga belanja IT sangat besar. Pada tahun 2013 belanja IT mencapai Rp 14 trilyun.  “Selain itu rendahnya aksesibilitas dan keamanan data dan sistemnya,” ujar Yuddy.

 

Kementerian PANRB  selaku penanggung jawab tata kelola pemerintahan mengeluarkan kebijakan untuk mengharmonisasikan peraturan dan kebijakan kunci implementasi tata kelola E-Gov, dan mendorong pengintegrasian teknologi infomasi komunikasi (TIK) dari silo ke resource sharing.

 

Menteri Yuddy menekankan bahwa Indonesia memiliki banyak tantangan untuk mencapai reformasi birokrasi. Indonesia akan berhasil menerapkan e-Government untuk membuat pemerintah lebih efektif dan transparan.  “Indonesia perlu mencontoh pengalaman Korea agar berhasil dalam menerapkan dan mengembangkan e-Government," imbuhnya.

 

Tahun lalu, Indonesia dan Korea menandatangani MOU kerjasama di bidang e-Government dan reformasi birokrasi. Setelah itu, kedua negara bekerja sama untuk membuat Master Plan e-Government Indonesia dan meningkatkan kapasitas e-Government. Presiden PARK Keun-hye dan Pak Jokowi juga membahas kerjasama e-Government melalui telepon, tidak lama setelah pemilihan Presiden Indonesia. Forum ini merupakan tindak lanjut dari MoU dan komitmen dari kedua Presiden.

 

Dalam forum itu, Pemerintah Indonesia memaparkan arah dan strategi e-Government , sementara pemerintah Korea membagi pengalaman pembangunan E-Government Korea dan rencana masa depan. KOICA juga memberikan presentasi mengenai strategi kerjasama e-government Korea-Indonesia dengan berbekal pengalaman 20 tahun kerjasama di Indonesia.

 

Korea Selatan berada di peringkat nomor satu negara di dunia dalam hal pengembangan e-government dan partisipasi secara online oleh e-Government survei PBB  berturut-turut pada tahun 2010, 2012, dan 2014.

 

Forum ini merupakan tonggak kerjasama bilateral antara pejabat pemerintah dari Indonesia dan Korea khususnya yang terkait dengan IT. Pemerintah Korea dan KOICA terlibat aktif dalam kerjasama e-government  lebih lanjut dengan pemerintah Indonesia untuk mengeksplorasi potensi pembangunan daerah.

 

Sekitar 130 pejabat Indonesia dan Korea yang terkait e-Government dan para ahli berkumpul untuk mendiskusikan kerjasama lebih lanjut di bidang e-Government untuk mendukung agenda Presiden Jokowi terkait Reformasi Birokrasi dengan saling berbagi pengalaman.