Suasana kunjungan Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Abdul Hakim yang hadir mewakili Menteri PANRB di Kantor Kejari Bulungan, Kalimantan Utara, Kamis (22/04).
BULUNGAN – Konsep reformasi birokrasi tematik dan berdampak yang kerap digaungkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kini telah dilaksanakan di semua lini khususnya instansi pemerintah, tak terkecuali Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulungan. Berbagai upaya yang dilakukan hingga jemput bola mendapatkan apresiasi dari Kementerian PANRB saat melakukan kunjungan di Kantor Kejari Bulungan, Kalimantan Utara, Kamis (22/04).
Kepala Kejari Bulungan Hardijono Sidayat mengatakan bahwa selain ketugasan dalam penanganan perkara hukum, Kejari Bulungan juga mengimplementasikan RB tematik dengan memberikan dukungan dalam pengurangan angka stunting. Dukungan tersebut dilakukan melalui pendampingan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Meranti di Kelurahan Gunungsari, Tanjung Selor, Bulungan.
Menurutnya, program pendampingan dilakukan dengan pemberian tambahan asupan gizi dengan melibatkan tenaga kesehatan dari puskesmas setempat. "Dari program yang telah dilaksanakan selama enam bulan ini, dimulai dari Januari 2024, Alhamdulillah dari temuan tiga kasus stunting kini telah menjadi nol kasus di Gunung Sari. Kami juga akan terus melebarkan sayap di wilayah Bulungan lainnya untuk mendukung penurunan stunting," jelas Hardijono.
Selain itu dalam upaya mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM), Kejari Bulungan telah melakukan program antar barang bukti gratis menggunakan perahu dan menempatkan jaksa di pasar untuk memberikan pelayanan hukum gratis bagi masyarakat. "Kami sangat mendukung dan mendorong program pemerintah (RB berdampak) dan terus memberikan layanan terbaik pada masyarakat Bulungan," ungkap mantan Kajari Tanah Datar tersebut.
Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Abdul Hakim yang hadir mewakili Menteri PANRB dalam kunjungannya ke Kantor Kejari Bulungan memberikan apresiasi atas inovasi yang dilakukan Kejari Bulungan. "Kami mengapresiasi RB tematik yang telah dilakukan Kejari Bulungan untuk mewujudkan birokrasi berdampak ini. Hal-hal baik ini tentunya dapat direplikasi," ujar Hakim.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan yang sangat jelas tentang pentingnya reformasi birokrasi yang berdampak nyata. Birokrasi tidak boleh hanya menjadi sekadar tumpukan kertas, prosedur yang berbelit-belit, atau rutinitas yang membebani. Birokrasi harus bertransformasi menjadi lebih lincah, cepat, dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ada empat area yang menjadi fokus utama dari RB Tematik, yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual Presiden (penanganan inflasi, belanja produk dalam negeri). "Keseluruhan langkah ini didukung oleh Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang berfungsi untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan dalam penerapan digitalisasi di seluruh sektor pemerintahan," kata Hakim.
Hakim menambahkan, dalam kaitan dengan penguatan kelembagaan Kejari, saat ini sedang disusun dan disempurnakan kriteria pembentukan dan peningkatan Instansi Vertikal Kejaksaan, termasuk Kejaksaan Tinggi, Kejari, dan Cabang Kejari. "Proses ini diharapkan dapat menghasilkan struktur yang lebih sesuai dengan tuntutan tugas dan fungsi masing-masing instansi, serta mampu memberikan pelayanan hukum yang lebih berkualitas dan efisien kepada masyarakat," tambahnya. (kar/HUMAS MENPANRB)
