Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, dalam acara Awarding Top 99 Inovasi Pelayanan Publik, di Semarang, Kamis (18/07).
SEMARANG – Kehadiran beragam inovasi pelayanan publik tidak lagi sekadar menjembatani kehadiran program pemerintah, tetapi juga mengakomodir kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin saat menyerahkan penghargaan kepada Top 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2019.
Terobosan yang lahir dari Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019 ini tidak hanya fokus pada penerapan sistem informasi, tetapi banyak juga bergerak dalam pemberdayaan masyarakat, mengakomodir kearifan lokal, serta kolaborasi dengan kaum muda atau milenial. “Orientasinya bukan lagi sekedar untuk menjembatani kehadiran program pemerintah, tetapi juga mengakomodir kebutuhan dan kecenderungan karakter, budaya, dan ‘DNA millenial’, yaitu pelayanan yang semakin cepat, mudah, mudah, aksessibilitas tinggi,” ujar Menteri Syafruddin, dalam acara Awarding Top 99 Inovasi Pelayanan Publik, di Semarang, Kamis (18/07).
Pada Top 99 inovasi ini, sebanyak 19 inovasi berasal dari 12 kementerian. Sementara delapan pemerintah provinsi menghadirkan 12 inovasi. Dari 18 pemerintah kota menyumbangkan 21 inovasinya. Terbanyak adalah 27 pemerintah kabupaten yang menciptakan 41 inovasi pelayanan publik. Kompetisi ini juga diikuti oleh lembaga dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada lima inovasi yang dihadirkan dari empat lembaga, serta satu inovasi dari satu BUMN.
Mereka yang ditetapkan sebagai Top 99 ini dipilih dari 3.156 proposal inovasi yang diajukan secara online melalui Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik). Inovasi-inovasi ini telah melewati tahap seleksi administrasi serta penilaian proposal dan dokumentasi inovasi. Para inovator kemudian harus melewati tahapan presentasi dan wawancara dihadapan Tim Panel Independen untuk mencari 45 inovasi terbaik. Tahap itu disusul dengan observasi lapangan sebagai bukti dari inovasi yang dipresentasikan.
Tentu, masih banyak inovasi lain yang memiliki peran penting dalam pelayanan masyarakat. Untuk itu, Kementerian PANRB selalu menjaga siklus pertumbuhan inovasi-inovasi itu dengan mendorong setiap unit pelayanan melahirkan terobosan. Langkah kedua adalah mengembangkan atau mendiseminasikan inovasi itu menjadi skala nasional. Ketiga, yakni melembagakan inovasi-inovasi terbaik agar terus berkelanjutan.
Menteri Syafruddin menekankan, melahirkan inovasi melalui kompetisi perlu konsistensi dan keberlanjutan. “Oleh karenanya, diberikan dana insentif daerah, untuk pemeliharaannya, sekaligus memacu semangat yang lain untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik,” imbuh mantan Wakapolri ini.
Inovasi itu kemudian dikembangkan melalui metode transfer knowledge dan membangun pilot project wilayah sebagai suar percontohan bagi daerah lainnya. Saat ini, sudah berdiri tiga Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.
Transfer knowledge juga dilakukan dengan scaling up bagi inovasi terpilih dengan cara glokalisasi, yakni program daerah menjadi program nasional. “Artinya, perluasan sudah terjadi secara positif,” ujar Menteri Syafruddin.
Sementara, pelembagaan inovasi adalah mendorong inovasi menjadi budaya organisasi. Inovasi pelayanan publik dijadikan indikator kinerja individu serta didukung oleh regulasi yang kuat. “Walaupun kepemimpinan organisasi berganti, inovasi tetap berjalan, jangan sampai berhenti,” tegas Menteri Syafruddin dihadapan para pimpinan instansi yang hadir dalam acara penghargaan ini.
Pada Top 99 ini, inovasi dari wilayah Jawa Tengah menjadi yang terbanyak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melahirkan tiga inovasi. Sedangkan pemkab/pemkot yang berada di wilayah Jawa Tengah mengikutsertakan 19 inovasi dalam ajang bergengsi ini. Untuk itu, Semarang dipilih menjadi tuan rumah penghargaan.
Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa untuk menciptakan inovasi, dapat melihat pengaduan dari masyarakat. “Jika ada komplain masyarakat, kemudian direspon, maka disitulah harus berinovasi,” ujarnya.
Ganjar mengaku bahwa ia mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jawa Tengah dapat melayani masyarakat dengan mengadopsi sistem pelayanan mudah, murah, cepat, transparan, dan akuntabel.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Kepala Lembaga Administrasi Negara Adi Suryanto, Direktur Utama Taspen Iqbal Lantaro, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Wakapolda Jatim Brigjen Pol Toni Harmanto, serta para penerima penghargaan inovasi pelayanan publik. (HUMAS MENPANRB)
