Pin It

 

sinovikyanlikdenpasar
DENPASAR – Sejumlah terobosan dilakukan untuk mendorong peningkatan pelayanan publik, baik di daerah maupun di kemenetrian/lembaga. Hal ini tak lepas dari pencanangan tahun 2014 sebagai tahun inovasi pelayanan publik.
 
Baru-baru ini, sembilan unit pelayanan publik di tanah air juga berhasil masuk dalam putaran kedua United Nation Public Service Award (UNPSA) 2014. Semua itu semakin memperkuat ‘greget’ birokrasi pemerintah untuk secara terus menerus melakukan inovasi pelayanan publiknya.
 
Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Mirawati Soejono mengatakan, inovasi pelayanan publik tidak hanya sekadar event, tetapi harus berkelanjutan (sustainable) dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
 
Seperti pernah dikatakan oleh Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo, kunci dari inivasi ada tiga hal, yakni niteni, nirokke, dan nemokke (memperhatikan, menirukan, dan menemukan). Untuk ke sana, salah satu caranya perlu saling berbagi atau sharing pengetahuan serta pengalaman.
 
Karena itulah, Kementerian PANRB menggelar workshop  Building International Knowledge Sharing Alliances on Public Sector Innovation di Denpasar Bali, yang berlangsung dua hari, 24 – 25 Februari 2014. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari progam one agency one innovation sebagai salah satu instrumen untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi.
 
Workshop ini dibuka oleh Wamen PANRB Prof. Eko Prasojo, diikuti oleh peserta dari OECD Jepang dan Perancis, GIZ Jerman, perwakilan kementerian dan lembaga (K/L), serta pemerintah daerah di Bali, antara lain Kabupaten Badung, Gianyar dan Kota Denpasar.
 
Menurut Mirawati, selain sharing pengetahuan, seminar  ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan melihat langsung inovasi yang telah dilakukan di Bali. Karena itu, para peserta workshop juga diagendakan melakukan kunjungan ke sejumlah unit pelayanan.   “Kunjungan seperti ini merupakan salah satu strategi percepatan pelayanan publik di Indonesia,” ujar Deputi Pelayanan Publik. (gin/HUMAS MENPANRB)