PARIS - Inovasi Pelayanan Publik telah menjadi sarana pembaruan administrasi publik. Tidak ada lagi sekat antara dunia bisnis dengan sektor publik, satu sama lain dapat bersinergi dan bekerjasama untuk kemajuan pelaksanaan good governance. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi tantangan bagi pemerintahan di seluruh dunia untuk tidak menutup diri lagi.
Demikian rangkuman dari Pembukaan Konferensi OECD: Innovating the Public Sector: from Ideas to Impact yang dihadiri 34 peserta anggota OECD dan sejumlah negara mitra OECD, termasuk Indonesia, di Paris, Rabu (12/11).
Acara tersebut dibuka oleh Deputy Secretary General OECD Ms. Mari Kiviniemi, yang merupakan mantan Perdana Menteri Finlandia. Turut memberikan Keynote Speech antara lain Mr. Christian Bason, Chief Executive of the Dabish Design Centre (DDC), Denmark, dan sambutan dari Mr. Joe Wild, Senior Assistant Deputy Minister, Treaties ad Aboriginal Government Aboriginal Affairs and Nothern Development, Canada.
Dalam sesi breakout, dipresentasikan berbagai inovasi dari berbagai negara di dunia anggota OECD. Guru Besar University of Coimbra, School of Economic Portugal Ms. Maria Manuel Maruques, menjelaskan inovasi di Lisabon dalam melakukan formalisasi para pedagang kaki lima serta one stop service untuk ijin-ijin bagi usaha kecil dan menengah.
Detective Inspector Thorir Ingvarsson, Reykjavik Metropolitan Police mempresentasikan penggunaan sosial media. Warga bisa mengadu, menyampaikan kritik dan saran atau menginformasikan terjadinya kriminalitas yang semuanya direspon dengan segera.
Dari pengamatan peserta Indonesia, Inovasi-inovasi yang disampaikan bukan sesuatu yang baru. Menurut Prof Eko Prasojo yang hadir pada sesi inovasi ini, pembelajaran bagi Indonesia adalah bagaimana menyiapkan masyarakat informatika Indonesia dan e-government diwujudkan dalam kesatuan intergrasi.
Dia mencontohkan adanya gagasan Satu National Call dengan operator 24 jam yang terhubung dalam berbagai instansi, sehingga penanganan kasus dan pengaduan dapat ditangani segera. Seperti halnya Layanan Fast Food KFC 1402 yang terhubung dengan semua outlet di seluruh Indonesia, mau pesan dari mana saja hanya melalui nomor yang sama. Pihak KFC kemudian menyampaikan (share) sesuai dengan pemesanan, dan dengan menggunakan teknologi Global Positioning System (GPS) untuk mengetahui lokasi pemesan.
Menurut Ms. Elke Rapp, Chief of Party KINERJA, sebenarnya Indonesia sudah lebih maju. Bahkan banyak di sejumlah Kabupaten/Kota di Indonesia melakukan hal yang sama. Inovasi di Lisabon misalnya, mirip dengan yang dilakukan Kabupaten Barru yang menjadi Finalis UNPSA 2014.
Para anggota delegasi Indonesia yang hadir sependapat dengan perlunya Satu National Call dengan angka yang mudah diingat. Hal ini sejalan juga dengan apa yang tengah dirintis oleh Menteri PANRB Yuddy Crisnandi. (Im/HUMAS MENPANRB).
