JAKARTA – Inovasi pelayanan publik harus lebih diarahkan ke bentuk-bentuk pelayanan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. “Inovasi harus menyentuh kepentingan masyarakat, jangan hanya inovasi yang biasa-biasa saja,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar saat melakukan peninjauan gelar pelayanan publik di Balai Kartini Jakarta, Rabu (29/01).
Acara gelar pelayanan publik tersebut diikuti oleh 10 unit pelayanan, antara lain pelayanan SIM, NTMC, pelayanan keimigrasian, administrasi kependudukan, kesehatan, perdagangan serta sistem informasi inovasi pelayanan publik (Si Novik). Dalam kesempatan itu, Menteri mengapresiai pelayanan SIM dan STNK keliling yang sudah banyak dilakukan di berbagai daerah. “Selain perlu diperbanyak, pelayanannya juga harus lebih baik, dan harus bebas dari praktek percaloan serta suap menyuap,” imbuhnya.
Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Mirawati Sudjono yang mendampingi Menteri menambahkan, sesuai arahan Wapres Boediono, gelar pelayanan publik akan dilakukan setiap dua atau tiga bulan sekali. Dalam waktu dekat, yakni pada bulan Maret hal serupa juga akan dilakukan, dengan peserta dari daerah yang bupati/walikotanya merupakan alumni Harvard University. “Pameran ini berkaitan dengan akan dilakukannya pencanangan peningkatan pelayanan dasar, yang akan dilakukan oleh Wakil Presiden,” tambah Mirawati.
Setelah itu, gelar pelayanan publik yang lebih besar akan dilaksanakan untuk menyambut Hari Pelayanan Publik Internasional yang jatuh pada tanggal 23 Juni, dan selanjutnya dilaksanakan pekan gelar pelayanan publik pada bulan September. “Gelar pelayanan publik ini lebih untuk memacu jajaran birokrasi, baik pusat maupun daerah untuk melakukan perbaikan dan inovasi serta menjaga agar pelayanan yang baik dilakukan berkelanjutan,” ujar Deputi.
Ditambahkan, ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam peningkatan pelayanan publik. Adanya pengelolaan pengaduan masyarakat, survey kepuasan masyarakat, peningkatan kompetensi SDM, monitoring dan evaluasi, serta peningkatan kualitas pelayanan. (ags/HUMAS MENPANRB)
