JAKARTA – Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah dalam 6 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal itu ditunjukkan dengan semakin meningkatnya nilai rata-rata akuntabilitas kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar mengatakan, nilai akuntabilitas kementerian/lembaga tahun 2014 ini 63,18, meningkat 1,04 dibanding tahun 2013 yakni 62,14. Adapun tahun 2009, saat awal dilakukannya penilaian akuntabilitas kinerja, nilainya baru mencapai 41,81.
Sedangkan akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi, tahun 2014 ini mencapai 59,04, meningkat dari tahun 2013 yang baru 56,92. “Ini berarti instansi pemerintah menjadi lebih akuntabel dalam penggunaan anggaran, meskipun belum memuaskan,” ujarnya dalam sambutannya pada seminar Nasional Akuntabilitas Kinerja di Jakarta, Selasa (23/09).
Setelah memberikan sambutan, Menteri yang sekaligus bertindak sebagai moderator itu mengungkapkan bahwa ukuran kinerja juga telah berubah. Kalau semula hanya sebatas menilai proses yang dilakukan dan keluaran yang didapat, kini lebih memperdalam sasaran penilaian dengan mengukur tingkat pencapaian hasil (outcome), yang akan menciptakan dampak (impact) pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Ditambahkan, peningkatan dan penguatan akuntabilitas kinerja ini ditentukan oleh komitmen kuat para pimpinan instansi pemerintah. “Karena itu, komitmen pimpinan dalam penerapan akuntabilitas kinerja ini harus ditingkatkan terus,” tutur Menteri.
Bertindak sebagai pembicara dalam seminar tersebut Gubernur DIY Sri Sultan HB X, Sekda Provinsi Jawa Timur, Deputi Pencegahan KPK, serta anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi Sofian Djalil. (ags/HUMAS MENPANRB)
Rata-rata akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
|
Instansi
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
|
Pusat (K/L)
|
41,81
|
51,09
|
56,68
|
60,48
|
62,14
|
63,18
|
|
Provinsi
|
40,73
|
45,11
|
50,57
|
53,43
|
56,92
|
59,04
|
