Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (kanan) dalam sesi Talkshow RBXperience di Bali, beberapa waktu lalu.
BADUNG - Reformasi birokrasi dan dunia usaha memiliki benang merah dan bermuara pada tujuan yang sama. Contohnya, Pemerintah Kota Surabaya berhasil menarik angka investasi tinggi karena memperbaiki sistem birokrasinya. Berdasarkan data, pada triwulan ketiga 2023, investasi di Surabaya mencapai Rp25,15 triliun.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, peningkatan investasi di Kota Pahlawan ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan. "Salah satu caranya, kami membuat klinik investasi di Mal Pelayanan Publik (MPP). Ini merupakan digitalisasi dan kemudahan perizinan berusaha," ungkap Eri dalam sesi Talkshow RBXperience di Bali, beberapa waktu lalu.
Birokrasi perizinan yang sebelumnya memakan banyak waktu, Pemkot Surabaya berhasil melakukan pemangkasan. Percepatan waktu izin berusaha itu pun dituangkan dalam Peraturan Wali Kota No. 52/2023 tentang Perizinan dan non-Perizinan di Surabaya.
Substansi yang diatur dalam aturan itu diantaranya percepatan waktu pelayanan perizinan dan non-perizinan. Substansi kedua, yakni pemusatan seluruh perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau MPP. Serta penguatan pengawasan perizinan.
Contoh percepatan perizinan itu ada pada layanan kesehatan. Izin aktivitas klinik swasta dipercepat dari 20 hari menjadi 7 hari. Perizinan rumah sakit swasta, sebelumnya 28 hari kini cukup 7 hari. Sedangkan izin praktik dokter, dipercepat dari 12 hari menjadi 4 hari.
Eri menjelaskan, Pemkot Surabaya juga memberdayakan pelaku usaha menengah kecil (UMK). Mereka menciptakan inovasi yang diberinama Pendampingan Sinergitas dan Sosialisasi Perizinan Berusaha untuk UMK Surabaya (Pesona Buaya). Berkat inovasi itu, telah terbit 119.576 Nomor Induk Berusaha (NIB) pada periode Agustus hingga November 2023.
Pemkot Surabaya menerapkan pula konsep kolaborasi penta helix antara dunia usaha, penelitian (akademisi), komunitas, media, serta kebijakan pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi dan investasi. "Keterlibatan pelaku usaha untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif diharapkan akan terus masuk membangun kota yang berkelanjutan," ungkap Eri.
Sebagai wali kota, Eri juga merangkul asosiasi media sebagai salah satu langkah meningkatkan investasi. Ia merangkul media untuk mendukung serta mempromosikan kemudahan investasi di Surabaya.
Eri mengungkapkan, percepatan perizinan ini adalah penerapan reformasi birokrasi tematik yang kerap digaungkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Salah satu fokus dari RB tematik adalah percepatan investasi dan pengentasan kemiskinan.
Eri optimistis investasi yang masuk ke Surabaya mampu menumbuhkan ekonomi masyarakat sekitat. Nantinya warga Surabaya bisa berkontribusi sebagai tenaga kerja yang dibutuhkan, termasuk memajukan sektor UMKM Surabaya. "Adanya konsep RB tematik akan memudahkan pemda dalam membantu percepatan investasi yang akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat," tegas Eri.
Mendukung pernyataan Wali Kota Surabaya, Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Danang Girindrawardana menjelaskan, program reformasi birokrasi adalah menciptakan dan menjalankan mesin pendorong untuk mewijudkan birokrasi berkelas dunia.
Lantas, apa maksudnya birokrasi berkelas dunia? "Birokrasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui tumbuhnya dunia usaha, terciptanya lapangan pekerjaan, sehingga mengurangi kemiskinan," jelas Danang.
Danang pun mengapresiasi reformasi birokrasi Indonesia yang dibawah komando Kementerian PANRB. Reformasi birokrasi yang baik akan membawa peningkatan Indeks Efektivitas Pemerintahan. Saat ini, Indeks Efektivitas Pemerintah Indonesia yang semula 64.76 tahun 2022, berhasil naik menjadi 66.04 di tahun 2023.
Dari sisi lain, Eko Prasojo yang merupakan Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, menilai kolaborasi penta helix adalah hal tepat yang harus dilaksanakan pemerintah baik ousat maupun daerah. Ia menerangkan beberapa keuntungan jika pemerintah menerapkan kolaborasi penta helix secara optimal.
Perlu diketahui, kolaborasi penta helix melibatkan 5 lima aktor, yaitu akademisi, bisnis, masyarakat, pemerintah dan media. Seiring konsep smart city bagi wilayah kota, konsep tersebut mulai diaplikasikan pada tipe wilayah berbeda.
"Benefitnya adalah peningkatan aspek kewaspadaan, memperkuat pengambilan keputusan, serta meningkatkan akses terhadap segala sumber daya," jelas Eko.
Keuntungan lain dari penerapan penta helix adalah penguatan akses komunikasi dan perluas jaringan, penguatan multi aktor dalam sikap preventif, memperkuat koordinasi multi aktor dalam melacak sesuatu, serta peningkatan koordinasi multi aktor dalam tahap pemulihan dari segala sesuatu yang terjadi pada suatu negara atau pemerintahan. (don/HUMAS MENPANRB)
