JAKARTA – Provinsi Jawa Barat berhasil menyabet peringkat ke-3 peringkat kinerja pelayanan publik tahun 2012, setingkat di bawah Provinsi Jawa Tengah. Posisi itu mendorong Ahmad Heryawan yang terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat periode kedua kalinya untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.Dua sektor akan menjadi prioritas, yakni kesehatan dan pendidikan, selain sektor-sektor lainnya. “Memasuki periode kedua, saya berkomitmen untuk lebih gencar dalam melakukan pembangunan yang bermanfaat kepada masyarakat, terutama pelayanan publiknya,” tutur Gubernur Jawa Barat usai acara penganugerahan penghargaan kinerja pelayanan publik di Balai Kartini (28/03).
Dalam penilaian peringkat kinerja pelayanan publik pemerintah provinsi tahun 2012, Provinsi Jabar mendapat nilai CC dengan skor 627. Angka itu diraih dari prestasi lima unit pelayanan publik di bawah binaan Pemprov Jabar (lihat tabel). Namun nilai itu hanya menyumbangkan 40 persen dari seluruh perolehan nilai. Selebihnya dari indikator komitmen sang Gubernur beserta jajaran Pemprov.
Aher (panggilan akrab Gubernur Jabar ini), mengakui bahwa dalam bebberapa tahun sebelumnya dia kurang care terhadap masalah laporan akuntabilitas kinerja. “Saya menyesal, waktu itu saya tidak datang dalam acara seperti ini,” ujarnya.
Dengan meraih posisi ke-3 kinerja pelayanan publik, Gubernur akan lebih menggenjot seluruh jajarannya dalam reformasi birokrasi, untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani.
Diakui, ada persoalan yang dihadapi Ahmad Heryawan sejak masa jabatannya di periode pertama. “”Tahun 2008 sampai 2010, laporan keuangan Jawa Barat masih jelek, kemudian tahun 2011 hanya WDP, belum WTP. Penyebabnya, ada masalah aset Pemprov yang tidak bisa diselesaikan laporannya, bahkan mungkin sejak tahun 1945,’ ujarnya.
Gubernur akhirnya menerjunkan tim untuk melakukan penyelidikan, serta menelaah masalah apa yang terjadi di lapangan. Ternyata ditemukan satu dinas dengan 440 aset berupa bidang tanah dari 20 meter hingga 20 hektar, yang diperoleh sejak tahun 1945 sampai sekarang, namun tidak pernah selesai pengurusannya.
Gubernur Jawa Barat mengerahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menyelesaikan permasalahan asetnya. Sehingga di tahun 2011 Jawa Barat mendapat predikat WTP.
Aher menargetkan, tahun depan peringkatnya harus naik, minimal nilainya B, bahkan AA. Pasalnya, dalam evaluasi akuntabilitas kinerja maupun opini dari BPK, yang dinilai mulai dari perencanaannya. “APBD dan perencanaan Jawa Barat sudah baik. Terbukti dari perencanaan Jawa Barat masuk ranking satu nasional. “Kuncinya adalah sikap perhatian dari pemimpinnya,” tambahnya.
Menjawab pertanyaan terkait dengan beberapa kasus yang menimpa aparatur di Jawa Barat, khusunya kasus Bupati Garut Aceng Fikri dan Walikota Bandung Dede Rosada yang diperiksa KPK, Gubernur Jabar menekankan pentingnya pembinaan SDM aparatur.
Untuk menunjang keberhasilan Jawa Barat, bidang Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk itu pihaknya akan memprioritaskanpembinaan, diklat, dan pelatihan dengan teknologi terapan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah sekolah pun turut diperhatikan kredibilitasnya guna menunjang kepangkatannya. “Tidak mungkin kebangkitan suatu bangsa tanpa pendididkan SDM unggul,” ungkapnya. (ags/bby/HUMAS MENPANRB)
Kinerja pelayanan publik Pemprov Jabar 2012
