Menteri PANRB Tjahjo Kumolo saat Peresmian MPP Gajah Mada Kota Mojokerto, Selasa (22/03).
MOJOKERTO – Pemerintah konsisten mempercepat pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) pada berbagai daerah di Indonesia. MPP diharapkan mampu menjadi ujung tombak pelayanan publik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai wujud nyata pelaksanaan reformasi birokrasi.
Salah satu daerah yang berkomitmen mengintegrasikan berbagai layanan dasar kedalam satu gedung adalah Kota Mojokerto. “Pelayanan publik merupakan cermin dari birokrasi yang dijalankan oleh sebuah pemerintahan. Salah satu prioritas kerja Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin untuk mencapai Indonesia Maju adalah melalui reformasi birokrasi pelayanan publik,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo saat Peresmian MPP Gajah Mada Kota Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (22/03).
Disampaikan bahwa kehadiran MPP sebagai salah satu terobosan pemerintah dalam menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, tepat, dan murah. MPP diselenggarakan dengan menyatukan seluruh jenis pelayanan yang ada di suatu daerah ke dalam satu tempat dan sistem.
Integrasi dari berbagai pelayanan melalui MPP tidak terlepas dari pentingnya penggunaan teknologi. Melalui teknologi, pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama mengawasi kinerja pelayanan publik, menguatkan ekosistem inovasi, serta menguatkan pelayanan yang terpadu dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang cepat, serta kemudahan akan informasi yang akurat.
Mantan Menteri Dalam Negeri ini mengungkapkan keseriusan pemerintah dalam perbaikan layanan publik diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 89/2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Hal tersebut menunjukkan komitmen dan prioritas nasional untuk mewujudkan integrasi pelayanan publik melalui kehadiran MPP di seluruh Indonesia, salah satunya kini ada di Bumi Majapahit.
Kehadiran Mal Pelayanan Publik diharapkan dapat mendongkrak kemudahan berusaha di daerah melalui penyediaan layanan perizinan dan nonperizinan yang terpadu, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Hal ini karena pelayanan publik sangat memengaruhi minat pelaku ekonomi untuk berinvestasi di tempat tertentu.
“Semoga kehadiran MPP dapat membawa kemajuan dan menjadi alternatif bagi masyarakat Kota Mojokerto dalam mendapatkan pelayanan publik,” jelasnya.
Dalam sambutan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang dibacakan oleh Kepala Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur Ramliyanto mengatakan pihaknya terus memacu kepala daerah yang ada di wilayahnya untuk membangun MPP. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya perbaikan dan percepatan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu disampaikan bahwa saat ini sudah ada tujuh MPP di Jawa Timur yang menunggu untuk diresmikan, serta beberapa daerah yang telah memasukkan anggaran pembangunan MPP di APBD. Melihat komitmen para kepala daerah di Jawa Timur maka ditargetkan pada tahun 2024 seluruh daerah di Jawa Timur telah memiliki MPP.
Sementara itu, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan lahirnya MPP di Bumi Majapahit ini merupakan sebuah komitmen bersama, tidak hanya pemerintah daerah namun stakeholder lain pemberi layanan. Kolaborasi dan sinergi yang telah terbangun diharapkan tetap berjalan dan ditularkan untuk memberikan layanan kepada masyarakat.
“Pada tanggal 8 Desember 2021 lalu sudah dilakukan soft launching MPP Gajah Mada Mojokerto. Selain tempat pelayanan, di lantai 4 kita memiliki ruang serbaguna yang juga dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk pemerintah, namun juga bagi masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut disampaikan, bahwa MPP Gajah Mada Mojokerto menerapkan digitalisasi pada sistem antrean, dimana masyarakat hanya cukup mengakses melalui gadget untuk memperoleh nomer antrean. Selain itu ia berharap dengan lahirnya MPP tidak sekadar menjadi tempat mengintegrasikan segala jenis layanan, namun juga menjadi tempat untuk memamerkan produk UMKM dari Mojokerto. (byu/HUMAS MENPANRB)
